Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional (International Financial Institutions, IFI) umumnya dikenal dua yang utama, yaitu Bank Dunia dan IMF. Bank Dunia atau lebih tepat Kelompok Bank Dunia, yang terdiri dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA), Perusahaan Keuangan Internasional (IFC), Badan Penjamin Penanaman Modal Multilateral (MIGA), dan Badan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional (ICSID). Namun dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan “Bank Dunia” terutama adalah tiga badan yang pertama, yaitu IBRD, IDA dan IFC. Secara historis ketiga badan ini pula yang paling besar peranannya sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan terbentuknya PBB. IBRD dibentuk 1945 untuk memfasilitasi pemulihan dan pembangunan di Negara-Negara anggota; IFC dibentuk 1956 untuk membiayai perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan investasi dalam projek-projek pembangunan; IDA dibentuk 1960 dengan tujuan memberikan pinjaman (baca: hutang) kepada negara-negara miskin.[1]

Yang perlu dipahami tentang Bank Dunia adalah bahwa meskipun ia merupakan salah satu specialized agencies dari PBB, namun ia tetap sebuah bank dalam arti sesungguhnya, yaitu berorientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya dan melipatgandakan modalnya dengan biaya sesedikit mungkin. Perilakunya sebagai seubah bank, tercermin dari sistem keanggotaan dan pemilikan sahamnya. Anggota Bank Dunia adalah anggota PBB yang sekaligus menjadi pemegang saham Bank Dunia. Besarnya saham masing-masing anggota ditentukan oleh besarnya dana yang diberikan oleh sebuah negara untuk menjadi modal Bank Dunia. Dan dengan demikian sistem pengambilan keputusan dalam Bank ini bukan berdasarkan sistem satu anggota satu suara, melainkan berdasarkan sistem satu dollar satu suara. Sehingga negara yang paling besar sahamnya di Bank sekaligus merupakan negara yang paling banyak suaranya dalam menentukan arah kebijakan Bank.

Pelipat-gandaan modal dilakukan melalui investasi dan pemberian pinjaman kepada negara-negara anggota dengan menerapkan sistem bunga bagi setiap pinjaman. Panduan dalam pelaksanaan kebijakan Bank Dunia umumnya dicantumkan dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Operational Directive (OD). OD 4.20 yang diadopsi pada September 1991 mendapat banyak kritikan serius berkaitan dengan banyaknya pelanggaran HAM serius yang terjadi selama pelaksanaan projek-projek yang didanai Bank Dunia. Oleh karena itu Bank kemudian melakukan inisiatif untuk mengganti OD 4.20 dengan sebuah panduan yang baru, yang dikenal dengan Operational Procedure/Bank Procedure (OP/BP) 4.10. Sampai saat ini belum ada keputusan final dari Bank tentang pengadopsian OP/BP 4.10 sebagai pengganti OD 4.20. Dengan demikian masih tetap berupa draft. Bagaimana tanggapan berbagai organisasi masyarakat adat di dunia terhadap draft OP/BP 4.10 bisa tercermin dari pernyataan yang dikeluarkan oleh masyarakat adat dalam sebuah roundtable meeting di Washington DC, 18 Oktober 2002:

“We have so far been denied the opportunity to significantly shape the outcome of the policy revision and that the Bank has not addressed our principal concerns and our proposals on how to improve the existing policy “;

“We as indigenous peoples do not feel empowered by Draft DRAFTOP/BP 4.10 because our rights are not recognized and for this reason we reject this draft revised policy because it does not respect our rights guaranteed under international law “.

Dua paragraf pernyataan ini dapat menjelaskan hubungan antara masyarakat adat dengan Bank sejauh ini. Pertama dikatakan bahwa Bank sama sekali tidak menegaskan persoalan mendasar dari masyarakat adat – berkaitan dengan keberadaan dan hak atas tanah adat, dan kedua menolak draft revisi kebijakan Bank karena tidak menghormati hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam hukum internasional. Sebuah kajian resmi yang dilakukan oleh Bank Dunia untuk menilai sejauh mana peranan Bank Dunia dalam industri pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat adalah melalui sebuah upaya yang dikenal dengan World Bank Extractive Industries Review. Bank menunjuk Dr. Emil Salim untuk melakukan pengkajian dan hasilnya kemudian diserahkan kepada Presiden Bank Dunia saat itu, James Wolfenson. Laporan yang diberi judul: “Laporan Akhir Kajian Industri Pertambangan: Mencari Keseimbangan yang Lebih Baik” mengandung beberapa rekomendasi penting bagi Bank dalam menjalankan kebijakannya ke depan.

Tanggapan dari pihak Manajemen Bank Dunia sungguh mengejutkan karena intinya adalah Menolak Rekomendasi Kajian. Yang mengherankan di sini adalah bahwa inisiatif kajian ini merupakan datang dari Bank Dunia, sehingga menjadi aneh bahwa Bank menolak sendiri hasil kajian yang diinisianya sendiri. Hal-hal yang ditolak oleh pihak Manajemen Bank Dunia antara lain adalah:

• Memberikan informasi dan mendapatkan persetujuan atau penolakan dari masyarakat adat dan lokal (FPIC) yang terkena dampak proyek pertambangan sebagai prasyarat pembiayaan;
• Memastikan hak-hak Masyarakat Adat atas tanah terjamin sebagai syarat pembiayaan proyek;
• Memastikan keuntungan proyek yang dibayai Bank Dunia diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkena dampak;
• Jaminan untuk kebebasan berserikat di dalam proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia sebagai pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM dan Hak tenaga kerja/buruh;
• Memastikan bahwa ada struktur tata pemerintahan yang baik sebelum pendanaan proyek dan pelaksanaannya;
• Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui pembentukan daerah larangan untuk habitat-habitat yang kritis yang diakui secara internasional;
• Jaminan bahwa pembuangan limbah tambang di dasar laut tidak diterapkan pada proyek-proyek tambang yang dibiayai Bank Dunia;

Manajemen Bank Dunia secara tegas dan gamblang menyebutkan penolakannya untuk memberikan kepada Masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat apa yang disebut “Hak Veto” terhadap investasi yang dibiayai Bank Dunia meskipun investasi tersebut akan menimbulkan banyak dampak buruk bagi masyarakat adat dan lokal.

Indonesia? Jawaban paling mudah adalah bahwa negara kita memiliki hutang yang besar kepada lembaga-lembaga keuangan internasional, sehingga hampir tidak memiliki posisi tawar dalam membuat atau menyepakati sebuah perjanjian dengan lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan hutang lebih lanjut, pemerintah Indonesia mau tak mau harus menyetujui untuk menjalankan klausul-klausul yang ditetapkan dalam perjanjian. Antara lain adalah melaksanakan SAP dengan antara lain melakukan deregulasi kebijakan. Implikasi paling mutakhir dari deregulasi kebijakan adalah dikeluarkannya Perpu No. 1 thn 2004. Dengan adanya Perpu ini, maka berbagai perusahaan pertambangan dapat meneruskan projek pertambangannya dalam kawasan lindung tanpa haru terbentur pada UU Kehutanan No. 41 thn 1999. Jelas nampak di sini bahwa peraturan perundangan nasional pun dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan bisnis berbagai lembaga-lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional/transnasional.

Bentuk lain pengabaian terhadap hak masyarakat adat juga dapat dijumpai dalam peraturan internasional tentang hak pemilikan intelektual masyarakat adat (TRIPs). Berbagai proyek yang menggunakan kekayaan intelektual masyarakat adat sama sekali tidak memberikan keuntungan dan manfaat apa pun bagi masyarakat adat yang menjadi sumber pengetahuan tersebut. Kebanyakan projek pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual masyarakat adat di danai juga oleh Bank Dunia. Nilai ekonomi dari penjualan kekayaan intelektual ini bernilai miliaran dollar per tahun, tanpa dapat dinikmati oleh masyarakat adat. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh IWGIA, Denmark, menunjukkan bahwa pada 1985, di negara-negara maju, nilai penjualan obat yang berasal dari tanaman saja, yang sebagian besar diambil dari kawasan hutan tropis dalam ruang lingkup wilayah adat berbagai komunitas, mencapai 43 miliar dollar.

Dalam sebuah tinjauan komparatif yang dilakukan oleh Forest Peoples Programme (FPP) terhadap berbagai kebijakan lembaga donor dan agen-agen pembangunan internasional ditunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil saja lembaga-lembaga ini yang memiliki kebijakan khusus yang mengedepankan persoalan kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat. Secara garis besar, temuan tinjauan komparatif tersebut digambarkan sebagai berikut:

Bank Dunia dan Penghancuran Iklim

Maraknya isu perubahan iklim akhir-akhir ini mengharuskan tiap-tiap Negara di dunia memformulasikan kebijakan mengenai pengurangan (mitigasi) emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energinya. Namun yang perlu dilihat bahwa terjadinya global warming tidak terlepas dari peran lembaga keuangan Internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang telah beroperasi berpuluh-puluh tahun untuk membiayai proyek yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan penggunaan energi fosil sebagai menyumbang terbesar terjadinya pemanasan global. Menjadi sangat ironis jika sekarang lembaga keuangan internasional tersebut berperan menjadi penyelamat lingkungan dengan mendorong inisiatif untuk mengatasi pemanasan global, karena mereka selama bertahun-tahun telah mendukung proyek penghancuran iklim global dengan utang yang mereka kucurkan kepada korporasi dan pemerintah negara berkembang.

Dalam Laporan rutin International Financial Corporation (IFC) tahun 2007 menyebutkan bahwa Bank Dunia memberikan utang ke sektor swasta (private sector loan) lebih dari $645 Million kepada perusahaan minyak dan gas bumi1. Jumlah ini meningkat 40 % dibandingkan tahun 2006. Disamping itu komitmen Bank Dunia untuk membiayai perusahaan swasta yang bergerak di sektor energi pada tahun 2006 meningkat dari $2.8 billion to $4.4 billion. Sektor minyak dan gas serta pembangkit tenaga memperoleh porsi terbesar dengan 77% dari total komitmen sedangkan sektor energi terbarukan hanya memperoleh 5 % dari total komitmen2.

Jelas bahwa IFC yang termasuk dalam group Bank Dunia telah mendorong terjadinya pemanasan global dengan melalui utang yang mereka berikan kepada sektor swasta untuk membiayai ekstraksi sumber daya alam terutama energi fosil yang meyebabkan meningkatnya emisi karbon.

World Bank Group Extractive Industries Projects FY05 & FY06 (million US$)

FY05 FY06 % change

	All Extractives	Fossil Fuels	All Extractives	Fossil Fuels	All Extractives	Fossil Fuels
World Bank	327	101,8	452	414	38%	307%
IFC	334,3	274	533,98	454,5	60%	66%
MIGA	94	75	110	0	17%	-100%
World Bank Group	755,3	450,8	1096	869	45%	93%

Sumber : Laporan IFC tahun 2007 diolah

Telah terjadi peningkatan jumlah uang untuk membiayai proyek di industri ekstraktif sebesar 60% dari tahun 2005 yang diberikan IFC kepada perusahaan multinasional, sedangkan proyek untuk ekstraksi bahan bakar minyak meningkat sebesar 66%. Group Bank Dunia terutama IFC yang lebih memilih membiayai perusahaan multinasional yang bergerak dibidang ekstraksi minyak dan gas, didasari pada keuntungan yang akan kembali atau dengan kata lain Bank Dunia lebih memilih menerapkan bisnis as usual dalam praktek kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Dunia akan mengabaikan faktor pembangunan yang berkelanjutan asalkan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menjarah SDA Indonesia

Untuk membayar kompensasi bail-out sebesar US$43 miliar di tahun 1997, Indonesia harus mengupayakan kembali keseimbangan neraca pembayaran dan mengimplementasikan reformasi kebijakan terutama di sektor publik. Hal ini terkait kebijakan pemotongan subsidi, privatisasi BUMN dan perluasan peran swasta. Beberapa paket resep generik IMF dan Bank Dunia dikemas dalam Letter of Intent (LoI), dan wajib diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah.

Lewat LOI antara pemerintah Indonesia dan IMF menyebabkan terjadinya peningkatan ekstraksi sumberdaya alam terutama kayu dan peningkatan lahan produksi kelapa sawit. Hal ini disebabkan karena dalam poin-poin perjanjian dalam LOI menghendaki pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan eksport terutama hasil hutan. Dalam LOI pasal 37 mensyaratkan pemerintah untuk mengurangi pajak eksport atas kayu utuh, kayu olahan, rotan dan mineral maksimum 30 persen pada 15 april 1998 dan 10 persen pada desember 2000.

Selain itu IMF juga mensyaratkan untuk mengganti hambatan eksport untuk minyak kelapa sawit dengan pajak sebesar 40%. Besarnya pajak ini akan ditinjau ulang secara reguler untuk memungkinkan dilakukannya pengurangan berdasarkan harga pasar dan nilai tukar. Besarnya pajak akan turun hingga 10 persen pada akhir desember 1999. sedangkan dalam pasal 39 mengharuskan pemerintah untuk membuka kembali pintu investasi asing, hal ini dibuktikan oleh pemerintah dengan menghilangkan hambatan investasi asing di perkebunan kelapa sawit pada Februari 1998.

Tidak hanya itu, lewat program penyesuaian struktural Bank Dunia dan ADB juga memberikan utang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Bank Dunia misalnya mendesak untuk meliberalisasi pengelolaan sumber daya air lewat utang sebesar US$ 300 juta untuk program Water resources structural adjustment loan (WATSAL).

Pinjaman	Perihal	Lembaga donor
US$ 1 milyar	Policy reform support loan	Bank Dunia
US$ 500 juta	Policy reform support loan II	Bank Dunia
US$ 300 juta	Water resources structural adjustment loan (WATSAL)	Bank Dunia
US$ 50 juta	Land administration project I	Bank Dunia
US$ 60 juta	Land administration project II	Bank Dunia
US$ 64 juta	Land management policy and development project (LMPDP)	Bank Dunia
US$ 400 juta	Power sector restructuring program	ADB

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Terkait dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), Bank Dunia sangat merekomendasikan untuk penggunaan teknologi penyimpanan energi karbon (carbon capture and storage/CCS) dan teknologi batu bara bersih (clean coal technology/CCT) hal ini terlihat dalam Investment framework Bank Dunia tentang energi bersih dan pembangunan 2006 yang menyatakan bahwa proyek CCS dan CCT akan mendapat prioritas dukungan dana.

Dengan merekomendasikan kedua proyek ini maka jelas Bank Dunia ingin memperbesar keuntungan dengan memaksakan penggunaan teknologi ini dinegara berkembang. Hal ini disebabkan karena utang luar negeri juga merupakan alat untuk transaksi barang dan jasa terutama teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Selain itu teknologi tersebut tidak menjamin pengurangan emisi karbon secara drastis terlebih biaya proyek tersebut sangat mahal. Adaptasi kedua proyek tersebut pada negara berkembang termasuk Indonesia akan semakin memperpuruk negara ini dalam jerat utang.

Strategi dan Taktik yang dapat dipergunakan

Organisasi masyarakat adat harus mengetahui strategi-strategi serta taktik yang dapat digunakan oleh masyarakat yang terkena dampak aktifitas Kelompok Bank Dunia.

Saat ini, kelompok Bank Dunia memiliki dua mekanisme independen yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat adat yang terkena dampak dari proyek maupun kebijakan yang didanai Kelompok Bank Dunia: Panel Inspeksi (Inspection Panel) dan Ombudsman Penasehat Ketaatan (Compliance Advisor Ombudsman (CAO)). Panel Inspeksi: tahun 1993, Bank Dunia menjadi Bank multilateral pertama yang mendirikan badan independen yang meninjau ulang operasi Bank Dunia. Mekanisme ini dikenal dengan Panel Inspeksi, yang terdapat di Dewan Direktur Bank Dunia sebagai respon terhadap kritik yang dating ke institusi ini terhadap pembiayaannya untuk proyek jalan di hutan tropis serta bendungan di area berpopulasi tingg. (Lihat Kotak di Bagian 2: “Investasi Infrastruktur: Jalan di Amazon”). Panel Inspeksi adalah badan dengan tiga keanggotaan dan sebuah sektretariat permanen, yang terdapat di markas besar Bank Dunia di Washington, DC. Panel ini menerima dan menginvestigasi komplain yang datang dari masyarakat yang telah ataupun dapat terkena dampak oleh aktifitas yang dibiayai oleh Bank Dunia (IDA atau IBRD) karena pelanggaran kebijakan maupun prosedur yang dimiliki Bank Dunia itu sendiri. Namun Panel ini tidak dapat memiliki jurisdiksi terhadap proyek yang dibiayai oleh tangan-tangan swasta Bank Dunia –International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Ombudsman Penasehat: karena meningkatnya kekhawatiran publik terkait dengan dampak negatif yang timbul karena investasi yang didukung oleh tangan swastanya, pada tahun 1999, Bank Dunia mendirikan Pejabat Penasehat Ketaatan (CAO) untuk meninjau ulang IFC dan MIGA. Panel Inspeksi hanya menginvestigasi apakah Bank Dunia telah melanggar kebijakannya sendiri, CAO lebih memiliki mandat yang lebih luas. CAO juga memerankan peran penyelesai permasalahan (ombudsman) dan peran penasehat bagi manajemen IFC dan MIGA. Walaupun keduanya adalah bagian dari CAO, dan secara fisik terletak di markas Bank Dunia, keduanya terhitung independent karena tidak terkait dan terikat oleh manajemen Bank Dunia, IFC, dan MIGA.

Panel Inspeksi melaporkan langsung laporannya ke Presiden Bank Dunia. Inspeksi Bank Dunia dan CAO hanya dapat menginvestigasi dan menawarkan tindakan sebagai kompensasi dari Kelompok Bank Dunia. Mereka tidak memiliki otoritas akan tindakan klien Bank Dunia- pemerintah peminjam maupun perusahaan swasta, maupun membatasi mereka untuk sepenuhhnya melakukan komplain.

Apa yang diharapkan saat memasukkan komplain?

Komplain atau gugatan dapat dimasukkan melalui mekanisme akuntabilitas dengan beberapa alasan. Beberapa penggugat mengajukan gugatan karena mereka memiliki persoalan tertentu yang ingin diselesaikan, seperti tidak adanya kompensasi terhadap kehilangan tanah, maupun rusaknya penghidupan. Yang lain menyatakan bahwa mereka ingin menaikkan isu untuk menarik perhatian nasional maupun internasional agar pemerintah menanggapi serius dan bertindak serius terhadap kekhawatiran mereka. Biasanya, kalau memasukkan komplain di proses persiapan yang paling awal, semakin besar kesempatan Anda agar masalahnya dapat diselesaikan sesuai keinginan. Tapi, proses ini tidak juga membuat CAO maupun Panel Inspeksi memberikan rekomendasi moratorium aktifitas proyek selama kompalin diproses.

Problem umum dalam memasukkan klaim

• Kelompok Masyarakat Sipil sering mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk memasukkan komplain, dan untuk mengerti kebijakan Bank Dunia dan mengerti proses mekanismenya
• Sulit untuk menilai potensial keuntungan maupun kerugian yang didapat dari memasukkan kasus
• Sulit untuk mengetahui berapa banyak pinjaman yang telah dicairkan (Panel hanya dapat menginvestigasi proyek sebelum 95%pencairan pinjaman)
• Prosesnya dapat berlangsung lama, dengan konsumsi sumberdaya dan waktu yang tinggi tanpa garansi akan benefit yang dapat dilihat.
• Akses terhadap mekanisme menjadi sulit terutama untuk kelompok tanpa fasilitas komunikasi yang modern (email maupun internet)

Tantangan Akuntabilitas Eksternal: Apa lagi yang dapat dilakukan?

Selain mekanisme akuntabilitas internal, kelompok masyarakat sipil telah mencoba menganalisa akuntabilitas Bank Dunia. Kasus terhadap institusi maupun staffnya belum dapat dimasukkan ke pengadilan karena kekebalan Kelompok Bank Dunia baik terhadap hukum nasional maupun internasional. Dengan situasi semacam ini, orang yang melakukan klaim sering mengkombinasikan beberapa strategi dan taktik. Alat penting lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil adalah media. Karena sensitifitas Bank Dunia terhadap reputasinya, maka akan sangat membantu masyarakat sipil kalau media dapat menaikkan isu substansi kekhawatiran mereka. Taktik-taktik yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil digunakan untuk menekan institusi ini termasuk mengorganisir hearing publik, mengadakan tribunal dengan orang-orang penting, melobi kalangan parlemen, dan mempromosikan sudut pandang kalangan parlemen terhadap Bank Dunia, melakukan tindakan ketidakpatuhan sipil terhadap Bank Dunia, mengadakan referendum, serta memasukkannya ke badan PBB serta entitasnya di tingkat regional, seperti Komisi Inter-American terhadap Hak Asasi Manusia. Tidak diragukan lagi, tindakan seperti ini akan menyorot isu dan menggaungkan persoalan, serta membantu meningkatkan tekanan kepada Bank Dunia.

Tribunal Independen dari Masyarakat

Tribunal Masyarakat Independen terhadap Kelompok Bank Dunia di India adalah merupakan forum bagi masyarakat dan komunitas yang terkena dampak dari proyek dan kebijakan yang didanai Bank Dunia. Peristiwa ini menyediakan kesempatan bagi mereka untuk menyatakan kekhawatirannya, meminta alternative dan membagi pengalamannya yang terkait dengan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari aktifitas Bank Dunia di negara mereka.

Resiko Terhadap Reputasi

Kelompok Bank Dunia sangat sensitif terhadap reputasinya sebagai lembaga internasional dengan misi menghapuskan kemiskinan. Saat kelompok masyarakat sipil mendokumentasikan kasus peningkatan pemiskinan dan kerusakan lingkungan akibat dari proyek institusi ini, justru disitulah kelompok ini menantang raison d’etre (berbagai alasan) Bank Dunia.

Singkatnya…!!!

• Kelompok Bank Dunia memiliki dua mekanisme internal yang independen yang dapat digunakan oleh warga negara dapat mempengaruhi proyek maupun kebijakan yang disponsori oleh Kelompok Bank Dunia: Panel Inspeksi (Inspection Panel) dan Ombudsman Penasehat Ketaatan (Compliance Advisor Ombudsman (CAO)). Panel Inspeksi dapat menginvestigasi klaim terkait dengan dampak negatif yang dihasilkan oleh proyek Bank Dunia (IBRD/IDA), sementara CAO dapat meninjau ulang operasi IFC dan MIGA. Sangat penting mengetahui keuntungan dan pembatasan kedua mekanisme.
• Strategi eksternal, seperti menggunakan pengadilan lokal dan internasional, forum masyarakat serta badan PBB, akan dapat mendorong akuntabilitasnya Kelompok Bank Dunia. Media dapat menjadi alat yang sangat kuat terkait dengan reputasi publiknya Bank Dunia.

---

[1] Lihat misalnya Daniel D. Bradlow Bank Dunia, IMF dan Hak Azasi Manusia, edisi terjemahan Indonesia diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Cetakan Pertama, Mei 1999; atau Human Rights and Indigenous Peoples, A Handbook on the UN System; Florencia Roulet, IWGIA Document No. 92, Copenhagen 1999.

Evo Morales : Angin Perubahan dari Pegunungan Andez

Tak dapat disangkal bahwa situasi di Amerika Latin kini menjadi epicentrum gerakan sosial. Secara bergiliran di negeri-negeri amerika latin tersebut tampil sosok-sosok populis berhakuan kiri yang mengendalikan roda pemerintahan. Lula da Silva di Brazil, Hugo Chavez di Venezuela, Michelle Bachelet di Chile, Nestor Kichner di Argentina, Evo Morales di Bolivia dan dibeberapa kawasan lainnya di Amerika Latin. Mereka mencanangkan agenda SOSIALISME ABAD 21 di Amerika Latin, sekaligus meruntuhkan teori Francis Fukuyama yang meramal bahwa dunia akan segara memasuki fase “akhir sejarah” [the end of history]: kemenangan kapitalisme [neoliberal] dan demokrasi [liberal]. Apa yang dimaksud dengan “akhir sejarah” oleh Fukuyama bukan berarti dunia kehilangan peristiwa-peristiwa besar dan penting, melainkan bahwa sejarah berjalan secara tunggal, koheren, dan evolusioner. Bagi Fukuyama, masyarakat liberal demokratis yang didasarkan atas kapitalisme pasar-bebas, pada akhirnya akan mampu memenuhi kebutuhan manusia dalam hal stabilitas ekonomi, penghargaan terhadap diri sendiri, dan kehormatan.

Tampilnya sosok-sosok pemimpin populis di Amerika Latin inilah yang menggugurkan ramalan Francis Fukuyama tersebut, ramalan tentang dunia masa depan. Dan diantara deretan nama-nama tersebut, terselip satu nama yang kini masuk dalam barisan musuh nomor satu Amerika Serikat selain Hugo Chavez tentunya. Dialah Evo Morales. Presiden Bolivia pertama yang berasal dari bangsa pribumi Indian.

Nama ini sangat bersinar terang di langit Bolivia, sebuah negeri yang berada di kawasan pegunungan Andez. Lelaki kelahiran 26 Oktober 1959 di Aymara ini mempunyai nama lengkap Juan Evo Morales Aima, yang oleh pendukungnya cukup disapa Evo. Dengan berkendara Partai Gerakan Menuju Sosialisme (Movement Toward Socialism/MAS), pada 22 Desember 2005, Evo ditahbiskan sebagai pemenang pemilu Bolivia. Jumlah suara yang diperolehnya mencapai 53,899 persen. Jumlah ini melampaui angka perolehan suara yang diraih oleh Jorge Tuto Quiroga, mantan wakil presiden di bawah diktator Hugo Bánzer, dan Samuel Doria Medina, salah satu orang terkaya di negeri itu. Dengan peorlehan suara mayoritas, Evo dipastikan tak membutuhkan lagi pemungutan suara di Kongres untuk mengesahkannya sebagai presiden Bolivia berikutnya.

Apa sebenarnya yang menarik dari kemenangan Evo Morales ini? Bukankah pemilu adalah sebuah peristiwa biasa, sebuah proses yang wajar dari sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi? Menariknya, justru muncul dalam sosok Evo sendiri dan sejarah perjuangan rakyat Bolivia keseluruhan. Sejarah panjang dalam menentang kolonialisme, neoliberalisme dan campur tangan pemerintah AS yang sangat besar di negeri itu. Sejarah rakyat yang terpinggirkan akibat dogma kemaslahatan pasar bebas. Evo adalah salah satu figur yang berada di garis depan perlawanan itu. Ia tidak saja menyuarakan kepentingan masyarakat adat Indian yang merupakan populasi terbesar penduduk Bolivia tapi, juga terlibat aktif dalam mengorganisir, menggerakkan, dan memimpin perlawanan rakyat tersebut.

Sebelum terjun dalam arena perjuangan elektoral, Evo Morales adalah anggota dari gerilya bersenjata Tupac Katari, pada tahun 1990an. Keterlibatannya itu, mengantarkan dirinya ke penjara selama lima tahun. Selepas masa kurungan, sosok Evo tampil sebagai figur pembela kepentingan masyarakat adat Indian yang paling konsisten, khususnya dari suku terbesar Quecha dan Aymara. Pada saat yang sama, Bolivia menjadi target utama bagi penerapan kebijakan neoliberal, seperti privatisasi sektor air dan pertambangan, dan pemotongan anggaran untuk publik. Akibat dari kebijakan neoliberal ini, kesenjangan sosial semakin melebar, tingkat kesejahteraan hidup penduduk asli Indian semakin rendah, dimana menurut laporan Bank Dunia pada 2004, 74 persen masyarakat adat Bolivia hidup di bawah garis kemiskinan.

"Hampir dua per tiga masyarakat Indian adalah miskin di antara 50 persen penduduk termiskin. Jika distribusi berjalan sempurna, masyarakat adat Bolivia harus menerima pendapatan dua kali lipat lebih banyak di banding penduduk yang bukan masyarakat adat. Hanya dengan cara itu, mereka bisa tercerabut dari kemiskinannya," demikian tulis laporan itu.

Kebijakan neoliberal ini, berjalan beriringan dengan kepentingan pemerintah AS untuk menancapkan kukunya di kawasan Andean, dimana Bolivia menjadi batu loncatannya. Di negeri itu, Amerika mengampanyekan perang melawan narkotika. Itu artinya perang melawan masyarakat adat Indian, yang sebagian besar secara tradisional merupakan petani koka. Perang melawan kokain itu diwujudkan dengan dibentuknya satuan polisi khusus yang menangani perang melawan kokain ini. Tetapi, di balik kampanye bersenjata ini, tersembunyi kepentingan bisnis yang luar biasa besar yakni, menguasai sumberdaya alam terutama pertambangan, gas dan air. Itu sebabnya, walaupun ada operasi militer besar-besaran, produksi kokain di Bolivia kian meningkat dari tahun ke tahun. Ironi ini terus berjalan dari tahun ke tahun.

Sejarah panjang perjuangan, kemiskinan dan diskriminasi masyarakat adat, serta kepungan neoliberalism dan hegemoni AS, tidak menyurutkan langkah Evo Morales untuk terlibat dalam perjuangan rakyat. Ia bahkan tampil sebagai pemersatu gerakan sosial yang terkotak-kotak. MAS sendiri bukanlah sebuah partai politik yang solid dan terstruktur kuat. Ia lebih merupakan koalisi dari berbagai gerakan sosial, mulai dari gerakan tani, gerakan buruh hingga yang terkuat, gerakan masyarakat adat. Koalisi gerakan sosial dipandang sebagai metode terbaik untuk menghadapi gempuran neoliberalisme yang menghancurkan seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dari sisi ini, tidak dikenal adanya kekuatan pelopor yang khusus, karena semuanya adalah pelopor. Mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama yang tercermin dalam platform MAS: nasionalisasi industri-industri strategis; pengurangan harga dan pembekuan harga barang-barang rumah tangga; penyediaan pelayanan dasar bagi semua; pembelaan terhadap pendidikan dan kesehatan gratis bagi publik; peningkatan pajak bagi kaum kaya; penghapusan korupsi; redistribusi lahan kerja; aparatus politik yang baru; penghapusan kebijakan ekonomi neoliberal; dan penentangan terhadap tenaga kerja "fleksibel."

Demikianlah, peranannya sebagai organiser, penggerak, dan pemimpin gerakan rakyat menjadikan Evo sebagai musuh nomor satu pemerintah AS. Ia dituduh sebagai seorang "narco-teroris," dan merupakan "ancaman bagi stabilitas" di kawasan itu. Mantan duta besar AS di Bolivia, Manuel Rocha, dalam pemilu presiden 2002, pernah mengancam rakyat Bolivia agar tidak memilih Evo, yang disebutnya sebagai “narco-cocaine producer” and “instrument” dari Hugo Chavez dan Fidel Castro. Jika rakyat tetap memilih Evo, maka pemerintah AS akan mempertimbangkan untuk menghentikan bantuannya kepada Bolivia ("I want to remind the Bolivian electorate that if you elect those who want Bolivia to become a major cocaine exporter again, this will endanger the future of U.S. assistance to Bolivia"). Hasilnya, dalam pemilu tahun itu, Evo hanya menempati posisi kedua.

Simbol Perlawanan Masyarakat Adat Indian
Di sisi sebaliknya, Evo adalah perlambang dari sebuah masyarakat adat yang terpinggirkan, terisolasi dan terdiskriminasi. Ia adalah tokoh yang diharapkan bisa mengatasi kemiskinan dan marginalisasi masyarakat adat yang merupakan mayoritas. Untuk menjelaskan hal ini, lihat saja pidato politiknya yang dikutip dari majalah Political Affair Magazine, yakni :

“Apa yang terjadi sekarang di Bolivia adalah sebuah revolusi besar dari mereka yang tertindas selama 500 tahun lebih. Kehendak rakyat telah terwujud pada bulan September dan Oktober dengan sebuah episode besar kemenangan rakyat. Kita sendiri hidup bertahun-tahun dalam dua budaya penuh konfrontasi: budaya kehidupan yang diwakili penduduk asli, dan budaya kematian yang direprestansikan oleh Barat. Ketika kita sebagai suku asli bersama kelas pekerja dan pengusaha di negeri kita berjuang untuk mendapat hidup dan keadilan, Negara meresponnya dengan "demokrasi berdasar aturan hukum."

Apa maksud "aturan hukum" bagi penduduk asli? Bagi mereka yang miskin, termarginalisasi... "aturan hukum" berarti menjadi sasaran pembunuhan dan pembantaian
kolektif yang selama ini kita derita. Bukan hanya pada bulan September dan Oktober, tapi untuk bertahun-tahun, ketika mereka mencoba memajukan kebijakan memberantas kemiskinan dan kelaparan di masyarakat Bolivia. Pada akhirnya, "aturan hukum" berarti pengambil alihan milik kita; suku Quechuas, Aymaras dan Guaranties di Bolivia kerap mendengar dari pemerintah kita: bahwa kita pengedar narkoba, bahwa kita kaum anarkis. Kebangkitan rakyat Bolivia kali ini tak hanya terkait dengan minyak dan batu bara, tetapi merupakan persingungan banyak isu: diskriminasi, marginalisasi, dan yang terpenting adalah kegagalan neo-liberalisme.”

Ini merupakan pidato Evo Morales dalam konferensi "Mempertahankan Kemanusiaan" tanggal 24 Desember 2005. Pidato ini disampaikan Evo Morales setelah hasil pemilu menunjukkan ia mendapat 54 persen suara dalam pemilu Presiden di Bolivia.

Simbol perlawanan masyarakat adat Indian yang disematkan pada sosok Evo Morales bukanlah kalimat pemanis tanpa fakta. Lihat saja apa yang dikatakan oleh Luis Macas, presiden dari Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE), sebuah organisasi gerakan sosial yang paling kuat, kemenangan Morales merupakan peristiwa sejarah yang belum pernah terjadi sejak negeri itu merdeka dari penjajahan Spanyol se-abad lalu. Kemenangan Evo bukan hanya kemenangan rakyat Bolivia tapi, juga kemenangan seluruh wilayah Amerika Latin. Ungkapan senada dilontarkan oleh Rigoberto Menchú, seorang aktivis suku Indian Mayan, penerima hadiah nobel perdamaian pada 1992. Baginya, kemenangan Morales merupakan angin segar bagi Masyarakat adat, bahwa kemenangan Morales "merupakan sebuah preseden penting bagi perjuangan sosial di seluruh wilayah Amerika Latin.”

******

Selain menggugurkan tesis Fukuyama, berbagai fenomena yang terjadi di Amerika Latin, khususnya di Bolivia, setidaknya menunjukkan beberapa pelajaran penting, diantaranya: bahwa para pemimpin ini lahir dari rahim pergerakan rakyat. Mereka tidak lahir dari proses demokrasi liberal yang alami, melainkan merintisnya dari jalur gerakan sosial. Mereka bukan presiden dan pemimpin yang memperoleh popularitasnya karena bantuan sms, polling atau pun karena pandai menyanyi atau sedikit ganteng. Mereka juga bukan presiden yang lahir dari partai penguasa, juga bukan lahir dari pengusaha penetek kekuasaan, bukan pula intelektual yang rajin mengobral teori atau agamawan yang selalu berbicara ihwal moral. Berbekal ideologi populis dan kerakyatan, dan pengetahuan yang baik tentang cengkeraman kapitalisme di negerinya, para Presiden Radikal ini terlebih dahulu adalah orang-orang yang menggeluti penderitaan rakyat di masa mudanya. Lula adalah mantan aktivis buruh pabrik, Morales mantan gerilyawan pejuang masyarakat adat, sedangkan Chavez adalah militer berpangkat rendah yang nasionalistik dan dekat dengan aktivis gerakan sosial. Jadi, proses menjadi pemimpin betul-betul ditempa karena pergerakan dan ‘pergaulannya’ dengan rakyat tertindas.

Selain itu, kemenangan para Presiden radikal ini, merupakan sokongan dari aliansi dan konvergensi dari beberapa gerakan sosial yang cukup beragam. Mereka mencerminkan apa yang disebut sebagai Alan Touraine sebagai gerakan sosial baru, yaitu konvegensi dari gerakan masyarakat sipil seperti organisasi buruh, petani tak bertanah, gerakan masyarakat adat, gerakan lingkungan, gerakan mahasiswa, intelektual kota, gerakan keagamaan hingga partai politik dari beragam garis ideologi.***

Penguatan Aspek Sosial Komunitas Masyarakat Adat Untuk Perlindungan dan Pelestarian Hutan Tropis

Prolog

Oleh: Jopi Peranginangin

A. Realitas Kondisi Hutan Tropis di Indonesia
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terluas di dunia. Setelah Brasil dengan hutan hujan tropis Amazone-nya, Indonesia memiliki sebaran hutan tropis yang sangat luas di hampir seluruh wilayah kepulauannya. Data Departemen Kehutanan menyebutkan luas kawasan hutan Indonesia mencapai lebih dari 120 juta hektar. Namun luas kawasan yang ditetapkan atau pun diklaim tidak merupakan jaminan bahwa kondisi hutan di Indonesia masih baik dan aman.

Hutan yang baik kondisinya di Indonesia saat ini tidak lebih dari 27 % seluruh kawasan hutan yang ada. Dengan laju kerusakan yang mencapai jutaan hektar pertahun – data tahun 2003 menunjukkan laju deforestasi mencapai 2,4 juta hektar per tahun, sementara dalam dua tiga tahun terakhir meningkat mencapai lebih dari tiga juta hektar per tahun. Seperti yang disampaikan Menteri Kehutanan, MS Kaban bahwa Luas kawasan hutan Indonesia 120,3 juta hektar, dan saat ini telah mengalami degradasi total dengan luasan sekitar 59 juta hektar. Bahkan jika hendak dikalkulasikan, bahwa Indonesia telah menghancurkan hutannya kira-kira 51 kilometer persegi setiap harinya, setara dengan luas 300 lapangan bola setiap jam. Angka tersebut diperoleh dari kalkulasi berdasarkan data laporan ‘State of the World’s Forests 2007’ yang dikeluarkan the UN Food & Agriculture Organization’s (FAO). Menurut laporan tersebut sepuluh negara membentuk 80 persen hutan primer dunia, dimana Indonesia, Meksiko, Papua Nugini dan Brasil mengalami kerusakan hutan terparah sepanjang kurun waktu 2000 hingga 2005.

Kondisi ini jelas membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat yang berdiam di dalam dan di sekitar hutan. Juga mengancam kelangsungan ekosistem secara keseluruhan, tidak hanya di Indonesia melainkan bumi sebagai planet, dan lebih dari itu menggerus perekonomian negara dan bangsa.

Ancaman dalam ketiga aspek, sosial, ekologi dan ekonomi tersebut jelas telah dirasakan dampaknya. Dalam konteks sosial ada banyak contoh yang menunjukkan merapuhnya keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Kalimantan dan Sumatera saja dapat menjadi bukti bagaimana sekitar 1 juta kelompok masyarakat adat telah menghadapi kesulitan-kesulitan mengekspresikan dan bahkan membuktikan keberadaan mereka dari aspek nilai budaya dan penegakkan otoritas sosial politik di tingkat komunitas. Ini terutama karena sumber budaya dan referensi-referensi sosial politik hukum mereka yang berkaitan dengan hutan telah hilang.

Aspek ekonomi negara juga mengalami kesulitan yang besar dengan adanya ancaman kerusakan hutan yang parah. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor kayu gelondongan di samping mendorong peningkatan ekspor hasil hutan non-kayu. Ini menunjukkan bahwa kayu dari hutan sebagai sumber devisa tidak lagi menjadi primadona yang masih melimpah sebagaimana saat pertama kali Presiden (ketika itu) mengucapkan pidato tanpa teks pada 1971 di Solo, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki hutan seluas 120 juta hektar. Saat itu hutan yang disebutkan dapat ditafsirkan sebagai kawasan tutupan hutan, sementara saat ini kawasan hutan tidak dapat ditafsirkan secara sama, karena realitas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan tidak selamanya berupa kawasan tutupan hutan dengan potensi kayu yang besar.

Sementara itu berbagai bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan menjadi bukti yang tak terbantahkan dari kerusakan ekologis akibat kerusakan dan kekeliruan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan. Tidak perlu menengok ke luar Jawa untuk melihat kenyataan ini. Banjir di Jakarta setiap tahun selalu merupakan banjir kiriman dari daerah Puncak, Bogor dan sekitarnya. Menyikapi ancaman dan dampak yang semakin berat akibat kerusakan hutan, pemerintah telah mengembangkan sejumlah kebijakan pengelolaan hutan dengan tujuan untuk mengerem dan mencegah kerusakan hutan yang lebih parah lagi. Saat ini, Departemen Kehutanan mempunyai kebijakan agar pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestariannya. Cara yang digunakan adalah merehabilitasi hutan yang rusak dan melaksanakan konservasi hutan. Program yang dikembangkan adalah pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi hutan dengan cara menutup HPH dan industri yang menggunakan kayu ilegal, rehabilitasi dan konservasi hutan (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), dan penguatan desentralisasi sektor kehutanan karena pengolahan hutan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar hutan . Program tersebut dikemas dalam Social Forestry yang lingkupnya mencakup percepatan rencana rehabilitasi dan konservasi hutan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar hutan. Dephut bahkan membahas kebijakan yang mengatur pemberdayaan masyarakat dan pengaturan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan.

Namun kita juga mengetahui dari pemberitaan berbagai media massa bahwa praktek pencurian kayu, penebangan liar, pembakaran lahan dan kebakaran hutan terus terjadi. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa dengan berbagai kebijakan yang telah ada tindakan-tindakan perusakan tersebut terus berlangsung? Di satu sisi kita melihat ada peraturan perundangan dan kebijakan tentang pengelolaan hutan, namun di sisi lain terlihat bahwa pelaksanaan dan kontrol dalam pengelolaan hutan tidak pernah mengalami desentralisasi secara sungguh-sungguh. Persoalan lain adalah inisiatif pemulihan kerusakan hutan pada tingkat nasional tidak mengalami realisasi optimal. Demikian kita melihat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi sebuah inisiatif yang sangat mahal dengan hasil yang jauh dari harapan. Hal ini antara lain disebabkan karena pelaksanaan dan kontrol atas realisasi inisiatif semacam ini masih bersifat sentralistis dan juga bahwa otoritas pelaksana dan kontrol tidak melibatkan masyarakat sebagai sebuah satuan sosial politik hukum melainkan hanya melibatkan perorangan.

Di tengah kompleksitas persoalan kerusakan hutan dan upaya pemulihannya, ada kelompok-kelompok masyarakat adat yang justru tidak terjebak dalam labirin persoalan kebijakan pelaksanaan program-program pemerintah. Sejumlah komunitas masyarakat adat menunjukkan dengan gamblang bahwa inisiatif pengelolaan hutan yang lestari dapat mereka lakukan secara mandiri dan terkontrol dengan baik. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi ekonomi, ekologis dan fungsi sosial budaya hutan bagi komunitas-komunitas tersebut. Dengan demikian menjadi cukup penting dan perlu kiranya menengok model-model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, utamanya konsep hutan adat mereka.

B. Hutan Adat Dalam Tinjauan Historis Hukum dan Problematikanya

B.1 Hutan Adat dalam kancah sejarah hukum Indonesia

Ketika Kolonial Belanda mulai menancapkan dominasinya di Kepulauan Indonesia, kekayaan hutan Indonesia menyimpan potensi luar biasa. Setelah berhasil menancapkan dominasinya atas system ekonomi, politik, hukum di Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda segera mengadopsi system hukum yang menjadi landasan bagi proses pembentukan awal system administrasi hutan Negara, yang hingga kini konsep dan model administrasi hutan ala Kolonial Belanda tersebut masih dipraktekkan. Sistem hukum tersebut memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah untuk mengontrol sumber daya hutan.

Namun dibalik itu, kontrol eksklusif atas pengelolaan hutan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut masih menyisakan ruang toleransi terhadap hak-hak adat di wilayah yang berada di luar kontrol efektif pemerintah. Di banyak tempat, khususnya di wilayah-wilayah luar Jawa, bentuk-bentuk pengelolaan serta penguasaan adat atas hutan terus berlanjut dan hanya sedikit mengalami perubahan. (lihat Kotak 1 untuk diskusi tentang konsep adat).

Tiba masa ketika Kemerdekaan Indonesia berhasil direbut anak bangsa. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara dirumuskan dan dijadikan sebagai payung hukum bagi semua peraturan dan kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah. Dalam konstitusi ini semakin memperjelas kedudukan bahwa semua kekayaan alam dikuasai oleh negara. Juga sangat jelas bahwa pemerintah, mewakili negara, bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan kekayaan alam adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Setelah konstitusi, peraturan terpenting yang mengatur pengelolaan dan distribusi manfaat sumberdaya alam adalah TAP MPR IX/2001. Peraturan ini disahkan sebagai dasar hukum oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Secara umum peraturan ini dipandang sebagai peraturan yang menjangkau jauh dan merupakan pernyataan hukum yang eksplisit yang mengharuskan pemerintah untuk berkomitmen secara penuh terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan pembaruan agraria. Dasar hukum tersebut mensyaratkan pemerintah untuk meninjau-ulang, menyesuaikan dan melakukan harmonisasi semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut tanah dan sumberdaya alam lainnya. Dasar hukum ini menjadi instrumen kebijakan yang ampuh bagi proses reformasi UUPA (Sukanti 2003).

TAP MPR IX/2001 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sektor yang terkait dengan penguasaan sumberdaya alam harus dicabut karena memiliki pengaruh negatif terhadap pemberantasan kemiskinan serta pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. Peraturan perundang-undangan tersebut harus direvisi, dengan menggunakan pendekatan yang holistik. Pada saat yang sama, TAP MPR IX/2001 memandatkan penyelesaian konflik melalui proses yang hukum yang berkeadilan.

UUPA Tahun 1960 dan UU Kehutanan Tahun 1999 merupakan dua peraturan perundang-undangan yang sangat penting yang berada dalam tatanan hukum di bawah payung TAP MPR IX/2001 dalam mengatur tanah dan sumberdaya alam. Undang-undang tersebut mengatur pengelolaan dan distribusi manfaat dari sumberdaya alam.

Peraturan lain yang mencatumkan hak-hak masyarakat adat dalam ketentuan peraturannya adalah UU Kehutanan No. 5 Tahun 1967, tetapi memperlakukannya sebagai hak-hak pemanfaatan dan pemungutan yang lemah dan mensubordinasinya dengan kepentingan nasional. Lebih jauh, UU Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979 melucuti lembaga adat dan peran pemimpin adat.

Sementara itu pada UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai produk hukum di era reformasi tidak mengubah konsep tentang hak-hak penguasaan masyarakat adat bahkan menambah bingung dengan menyatakan bahwa sebagian dari Kawasan Hutan dapat diakui sebagai ’Hutan Adat’ tetapi kawasan tersebut harus diklasifikasi sebagai ’Hutan Negara’. Hal tersebut merupakan kontradiksi hukum yang sangat jelas karena kawasan ’Hutan Negara’ adalah hutan dimana tidak terdapat hak-hak yang berlaku atas lahan di dalamnya, dan ’Hutan Adat’ hanya diakui sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya (Colchester et al 2003).

Pengaturan dan ketentuan dalam pembagian kawasan di dalam UU No. 41 Tahun 1999, terbagi atas 2, yakni :

• Kawasan Hutan Negara, dimana pemerintah (Departemen Kehutanan) telah menetapkan bahwa tidak ada hak kepemilikan privat atas tanahnya; dan,
• Hutan Hak, dimana tanah dan tutupan tanah dapat dikualifikasikan sebagai hutan tetapi terdapat hak-hak privat di atasnya.

Berdasarkan ketentuan pembagian kawasan diatas, UU No. 41 Tahun 1999 menjadi momok yang ”menghantui” masyarakat adat untuk mengelola hutan adatnya. Karena hutan-hutan adat yang telah dikelola masyarakat adat diklaim sebagai hutan negara. Situasi tersebut yang menjadikan AMAN dengan tegas menolak pemberlakuan UU kehutanan ini.

Merujuk pada alur sejarah hukum di Indonesia terkait pada hak-hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan sumber daya alam, Undang-undang dan peraturan lain yang mengkonsolidasikan kekuasaan negara atas lahan hutan yang diberlakukan sepanjang masa pasca-kemerdekaan, memperdalam konflik dan mengintensifkan penghancuran kelembagaan adat. Dewasa ini hanya sebagian kecil saja dari tanah di wilayah Indonesia yang telah memiliki sertifikat kepemilikan privat; tetapi sebagian besar lahan hutan masih dimiliki oleh adat, namun tidak diakui oleh negara, yang mengalokasikan konsesi hutan di atas tanah-tanah adat yang secara turun temurun dimiliki dan dikelola oleh masyarakat.

Pengkuan Komunitas Internasional terhadap hak-hak Masyarakat Adat

Pada level internasional, telah muncul kesadaran baru yang positif atas berbagai kearifan Masyarakat Adat dalam mengelola sumber daya alam. Penghormatan atas kearifan Masyarakat Adat dalam pengelolaan sumber daya alam diwujudkan dalam bentuk pengakuan atas hak-hak Masyarakat Adat yang terumuskan dalam beberapa instrumen hukum internasional. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Tahun 1948) menetapkan bahwa tak seorang pun dapat kehilangan kepemilikannya bahkan jika hal itu tidak terdokumentasi pada surat-surat resmi. Konvensi International Labour Organisation (ILO) 169 mengandung pengaturan-pengaturan tentang hak-hak masyarakat asli dan masyarakat adat yang mensyaratkan penghormatan terhadap kedudukan adatnya serta menyediakan instrumen untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Dinyatakan bahwa kepemilikan masyarakat adat atas tanah harus diakui (ILO 1989). Komisi PBB untuk Pemberantasan Diskriminasi Rasial juga merekomendasikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan memanfaatkan tanah-tanah, wilayah dan sumberdaya komunalnya (CERD 1997).

Pada tahun-tahun belakangan banyak negara yang telah bergerak maju dengan semakin meluasnya pengakuan terhadap klaim masyarakat atas kepemilikan tanah pada Kawasan Hutan. Sepanjang tahun 80-an, pemerintah beberapa negara mulai melakukan reformasi sektor kehutanannya untuk membuka peluang bagi pengakuan hak-hak adat masyarakat atas Kawasan Hutan. Kajian di 24 negara yang memiliki hutan alam yang diperkirakan mencakup 93% luas total hutan dunia yang tersisa menunjukkan bahwa hutan dalam pengelolaan dan penguasaan masyarakat mencapai 22% dari luas total hutan di negara-negara berkembang atau tiga kali luas wilayah yang dikuasai perseorangan dan perusahaan. Banyak dari pengakuan tersebut terjadi sepanjang satu-setengah dekade terakhir ketika kepemilikan atau penguasaan masyarakat atas tanah hutan meningkat dua kali lipat (White dan Martin
2002).

Alasan-alasan di belakang pengakuan terhadap hak-hak adat atas Kawasan Hutan sangat beragam. Salah satu yang penting adalah meningkatnya kesadaran bahwa tata pemerintahan yang baik dalam sektor kehutanan terkait erat dengan keadilan sosial, perlindungan budaya dan agama-agama asli, koherensi masyarakat dan lingkungan politik yang demokratis. Reformasi kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk menjamin kejelasan penguasaan melalui aturan hukum berdasarkan konsep filosofis dan tata pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan dan perlindungan budaya.

Sementara hak-hak masyarakat atas tanah merupakan inti dari keadilan sosial, alasan bagi jaminan yang lebih luas melalui kepemilikan tanah secara hukum memiliki makna melampaui landasan etika dari keadilan sosial, pelestarian nilai-nilai budaya serta tindakan-tindakan korektif dari kesalahan di masa lalu. Pengelolaan hutan oleh masyarakat terbukti efektif dalam mengelola dan melestarikan sumberdaya alam secara lebih baik di berbagai wilayah di dunia. Lebih jauh hal tersebut merupakan mekanisme yang ampuh untuk pemberantasan kemiskinan serta memperbaiki efisiensi ekonomi.


B. Hutan Adat dan Problematikanya di Indonesia
Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Umumnya hutan adat dapat dibedakan secara konseptual dan juga dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat adat dengan hutan biasa dalam pemahaman publik. Hutan adat tidak hanya memiliki fungsi ekologis, ekonomi dan sosial, melainkan juga memiliki fungsi budaya dalam konteks nilai dan ekspresi budaya setempat. Hal ini bersumber dari pandangan hidup atau paradigma kesatuan manusia dengan alam. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan serta harmoni.

Dengan demikian persoalan utama dalam menjaga hutan adat adalah persoalan benturan dua paradigma, antara alam sebagai bagian yang satu dengan manusia dan alam sebagai obyek yang harus dieksploitasi dan dikonsumsi. Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, di mana semua sumberdaya mengalami proses komodifikasi, maka terjadi penekanan fungsi ekonomis hutan secara berlebihan akibat tekanan global sementara fungsi sosial dan budaya mengalami pelemahan, juga akibat tekanan pandangan dominan yang menyerbu lewat globalisasi informasi dan komunikasi. Karena itu pertanyaannya bukanlah bagaimana mempertahankan sistem nilai dan pranata-pranata sosial masyarakat adat dalam menjaga hutan di tengah serbuan konsumerisme yang nyata-nyata telah masuk ke dalam kehidupan komunitas mereka, melainkan bagaimana mentransformasikan semua itu untuk dapat mengontrol gelombang tekanan pandangan eksploitatif dan konsumerisme yang hanya mempersoalkan nilai ekonomis hutan.

Penghancuran pranata-pranata adat dalam pengelolaan hutan adat secara sistematis lewat berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang dikeluarkan Rejim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 dasawarsa tidak sepenuhnya berhasil. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.

Sampai awal dekade 1970-an, kearifan adat yang sangat beragam ini masih mendominasi sistem pengelolaan hutan di seluruh pelosok nusantara, khususnya di luar Jawa. Masyarakat adat, yang belum banyak diintervensi oleh kebijakan pemerintah yang sifatnya eksploitatif, masih mengelola hutan adatnya dengan otonom untuk menjamin keberlangsungan kehidupan mereka sehari-hari. Hutan terjaga dengan baik, kecuali di Sumatera Utara bagian timur yang sebagian kawasan hutannya telah dikonversi untuk perkebunan skala besar sejak jaman Kolonial Belanda. Perubahan yang sangat drastis baru mulai terjadi di awal 1970-an ketika Rejim Orde Baru yang baru berkuasa mengeluarkan kebijakan penebangan hutan komersial dengan sistem konsesi HPH. Sampai bulan Juli 2000 DEPHUTBUN mencatat ada 652 HPH dengan luas keseluruhan areal konsesi 69,4 juta hektar. Sebagian besar dari kawasan hutan yang dikonsesikan oleh pemerintah kepada perusahaan swasta dan BUMN ini berada di dalam wilayah-wilayah adat. Berdasarkan penafsiran citra landsat HPH periode April 1997 s.d Januari 2000, dari 320 HPH aktif yang luas areal konsesi keseluruhannya 41,2 juta ha diidentifikasi bahwa 28% (11,7 juta ha) hutannya sudah rusak atau menjadi tanah kosong atau lahan pertanian.

Sudah banyak sekali dana dan bantuan teknis dicurahkan oleh masyarakat internasional dan pemerintah dari negara-negara industri untuk menghentikan pengrusakan massif dan ancaman kepunahan hutan tropis ini, tetapi boleh dikatakan hampir semuanya gagal. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meyakini bahwa solusi terhadap semua persoalan kehutanan di Indonesia hanyalah kearifan adat. Bagaimana pun, kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial-budaya yang sangat besar untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini terpusat di tangan pemerintah dan telah terbukti menimbulkan pengrusakan hutan dan memarjinalisasi ekonomi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya.

Dengan upaya transformasi yang kreatif terhadap pranata dan kearifan adat untuk pencapaian tujuan-tujuan ekonomis, komunitas masyarakat adat mampu mengelola usaha ekonomi komersial berbasis sumberdaya hutan yang ada di wilayah adatnya (community logging/portable sawmill, community forestry, credit union, dsb.) untuk mengatur dan mengendalikan “illegal logging” yang dimodali oleh cukong-cukong kayu, mengurangi “clear cutting” legal dengan IPK untuk tujuan konversi hutan, dan mencegah penebangan hutan secara legal namun merusak dan tidak berkeadilan seperti IHPHH.

Ada beberapa alasan mengapa peran masyarakat adat sangat sentral dalam pengelolaan hutan di masa depan, yaitu bahwa:

1. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN MEREKA.
2. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana MEMELIHARA dan MEMANFAATKAN sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
3. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk DITEGAKKAN.
4. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara sesama anggota komunitas dan antara mereka dengan ekosistem hutannya.
5. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.

Dengan adanya modal sosial dan kapasitas kearifan seperti ini, maka diperlukan beberapa prasyarat bagi pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kejelasan dan kepastian wilayah kelola masyarakat, menyangkut persoalan-persoalan batas wilayah adat, hutan adat, tata ruang, lokasi-lokasi penting (menurut sejarah, fungsi ekologis, budaya)
2. Kelembagaan (organisasi) masyarakat yang kuat, berkaitan dengan pengambilan keputusan adat, pelaksana keputusan/ penegakan hukum adat, penyelesaian sengketa.
3. Praktek-praktek kelola hutan adat yang berkelanjutan
4. Kapasitas pelaksana/pengelola (sikap, wawasan & keterampilan) dan sosial (solidaritas, nilai-nilai pengikat)
5. Kebijakan yang berpihak dan kelembagaan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan rakyat yang efektif

Namun disadari bahwa prasyarat-prasyarat tersebut di atas merupakan sebuah cita-cita yang pemenuhannya membutuhkan perjuangan jangka panjang dan strategi yang jitu untuk mensinergikan beberapa kepentingan utama, yaitu kepentingan komunitas, kepentingan bangsa dan kepentingan global dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya alam, khususnya hutan. Pertimbangan ini membawa AMAN pada sebuah keyakinan akan prioritas pengelolaan hutan yang lestari tanpa mengorbankan cita-cita strategisnya. Prioritas tersebut menempatkan aspek sosial budaya sebagai sebuah bidang yang dapat diupayakan titik temunya dengan kepentingan yang lebih besar, baik bangsa maupun kepentingan global. Aspek sosial budaya diharapkan dapat menjembatani kesenjangan kepentingan dalam aspek ekonomi dan sekaligus memperkuat keselarasan dalam aspek ekologis.

Titik temunya dapat diupayakan melalui sebuah metodologi pendekatan oleh komunitas masyarakat adat terhadap kecenderungan global. Melihat kecenderungan global yang memberikan pengakuan pada upaya-upaya nyata dalam merealisasikan inisiatif-inisiatif orisinil berbagai kelompok kepentingan saat ini, maka sejumlah komunitas telah menunjukkan dengan sangat baik bagaimana mereka menerapkan strategi pendekatan ini. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya inisiatif-inisiatif di tingkat komunitas untuk menjaga dan melestarikan hutan dalam wilayah yang dikenal sebagai wilayah adat ; pengenalan ini berdasarkan rekaman sosio-historis dan sosio-kultural komunitas ;
2. Inisiatif tersebut kemudian coba direalisasikan melalui tindakan-tindakan sederhana dan efektif dalam menjaga dan memulihkan kondisi hutan baik oleh tokoh adat maupun oleh anggota komunitas ;
3. Bersamaan dengan itu dilakukan upaya penguatan kelembagaan adat sekaligus penguatan struktur sosial untuk mengontrol pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut ;
4. Penguatan tersebut dilakukan melalui mekanisme sosial yang telah berlangsung turun temurun, yaitu pertemuan komunitas, hanya mengalami modifikasi dan transformasi dalam proses dan mekanisme ;
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak di luar komunitas untuk meningkatkan kapasitas teknis pengelolaan hutan dan menguatkan mekanisme kontrol atas pelaksanaan tindakan-tindakan pemulihan dan pelestarian sumberdaya hutan ;
6. Sejalan dengan itu, kerjasama dengan pihak lain diarahkan kepada perubahan secara politik pada tataran kebijakan dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan politik dan jalur-jalur negosiasi dan membangun kesepakatan yang lebih luas ;
7. Menempatkan upaya mendorong adanya pengakuan atas wilayah adat (otonomi komunitas) sebagai tujuan paling akhir dalam jangka waktu yang sangat tergantung pada perkembangan berbagai tahapan di atas pada tingkat lokal, nasional dan global ; sekaligus sebagai tujuan paling strategis dan membutuhkan kontruksi sosial budaya yang terus menerus melalui proses transformasi yang disadari beresiko gagal maupun berhasil ;

Dengan realitas seperti itu maka AMAN memandang perlu untuk mendorong inisiatif yang telah berkembang di beberapa daerah untuk dapat menjadi bahan belajar bersama bagi komunitas-komunitas lain. Beberapa komunitas cukup baik perkembangannya mulai dari proses lahirnya inisiatif sampai menjadi upaya-upaya nyata.

Namun penting untuk dicermati dan didorong lebih lanjut adalah bahwa inisiatif tersebut lahir dari suatu proses sosial melalui diskusi-diskusi yang dibangun oleh anggota komunitas dan tokoh-tokoh adat. Diskusi sebagai bagian proses sosial yang demokratik diarahkan pada upaya solutif pencarian jalan keluar dari kelangsungan pelayanan alam yang semakin tergerus daya dukungnya, akibat dari merosotnya kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan di wilayah adat mereka Hal lain adalah bahwa upaya tersebut kemudian dapat diwujudkan menjadi sebuah gerakan sosial di tingkat komunitas, dimana akan terumuskannya secara demokratis berbagai kesepakatan dari rangkaian pertemuan.

Aspek lain yang menjadi perhatian serius AMAN sehubungan dengan upaya transformatif tersebut adalah penguatan komunitas secara berkelanjutan. Upaya mendorong penguatan komunitas secara terus menerus untuk menjadikan inisiatif yang muncul menjadi sebuah upaya kolektif yang terintegrasi dengan kepentingan yang lebih luas, baik pihak maupun isu yang terkait. Ide dan gagasan kreatif yang bersumber pada kearifan lokal merupakan pengalaman bagus yang harus diperluasa sebagai bagian dari proses yang transformatif. Hal ini akan berdampak pada makin meluasnya kesadaran pengelolaan yang lestari ke komunitas lain sehingga menunjang kelangsungan hidup ekonomi komunitas melalui kegiatan yang produktif dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan (sustainable).

Catatan Penutup : Mentransformasikan Ide dan Cerita Kreatif Komunitas

Komunitas-komunitas yang menjadi lokasi proyek, yakni: Komunitas Kasepuhan di Desa Sirna Resmi, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi, Jawa Barat dan Komunitas di Desa Batu Kerbau, Kec. Pelepat, Kab. Bungo, Jambi, merupakan bagian dari anggota AMAN yang telah terbukti memiliki inisiatif dalam menjaga hutan dalam ruang lingkup wilayah, yang menurut pandangan dan pemahaman adat mereka, merupakan wilayah adat. Inisiatif tersebut tidak terlepas dari pemahaman anggota komunitas masyarakat adat setempat akan tata ruang wilayah adat.

Pemilihan dua komunitas tersebut relevan dengan ide dasar dan gagasan awal program, yakni untuk mengembangkan upaya-upaya menuju transformasi nilai-nilai anutan di komunitas-komunitas masyarakat adat dalam rangka meningkatkan dan menguatkan aspek-aspek sosial dan ekologi dalam kehidupan komunitas masyarakat adat serta penguatan upaya-upaya kreatif penyelamatan hutan tropis dan pengembangan alternatif-alternatif ekonomi bagi masyarakat adat.

Pelajaran dari kreatifitas dan kepedulian atas lingkungan hutan yang ditunjukkan 2 komunitas tersebut penting dan perlu untuk menjadi bahan belajar bersama, khususnya di lingkup komunitas-komunitas sekitar dan di dalam hutan maupun komunitas-komunitas daerah lain dalam lingkup anggota AMAN peduli dan bergantung pada keberadaan dan kelestarian sumberdaya hutan. Kebutuhan akan keamanan lingkungan serta kebutuhan ekonomi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan dan saling mengabaikan. Masyarakat adat di dua komunitas ini telah menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi dengan mensiasati pemanfaatan hasil hutan secara terbatas, baik kayu maupun bukan kayu. Dan seiring dengan itu mereka menunjukkan praktek penjagaan dan perlindungan hutan agar lestari melalui pola produksi maupun penanaman kembali pohon untuk memenuhi kebutuhan keamanan lingkungan, termasuk kebutuhan akan amannya sumber air.

Kadangkala harapan dan keinginan harus berhadapan dengan kendala-kendala yang membuyarkan semua idealisme dan impian. Namun sebagai bagian dari pembagunan gerakan masyarakat adat yang konstruktif, kegagalan dapat dikatakan sebagai kemenangan yang tertunda. Pada aras proyek, keinginan ideal-nya tidak tercapai. Namun, kegalan tersebut adalah ”berkah” bagi AMAN sebagai organisasi gerakan yang membutuhkan kritikan konstruktif untuk membenahi organisasi secara keseluruhan.

Basis argumentasi diatas terkait dengan lokasi pengimplementasi proyek, dimana cukup banyak persoalan yang menyembul dalam proses pelaksanaan. Satu yang dapat dikemukakan disini adalah perubahan pengeloala proyek dilapangan, tidak konsistennya waktu pelaksanaan dilapangan, kurangnya komunikasi dan koordinasi, ketergantungan pelaku pendokumentasian pada peran fasilitator yang tidak lepas dari kurangnya kapasitas dalam pendokumentasian, jarak dan akses transportasi yang sukar dipastikan. Masih ada beberapa catatan penting lainnya terkait dengan penilaian atas pelaksanaan proyek ini.

Namun diluar soal-soal kendala dan hambatan yang muncul, ide dan gagasan kreatif yang bersumber pada 2 komunitas tersebut merupakan ide dan gagasan yang harus diteruskan sebagai upaya transformasi. Ide dan gagasan, atau kearifan adat merupakan warisan dan benteng pertahanan ditengah menjamurnya budaya konsumerisme ditengah-tengah masyarakata adat.

Footnotes

1. Untuk melihat data luasan hutan, silahkan lihat pada situs resmi Departemen Kehutanan: http://www.dephut.go.id/INFORMASI/INTAG/Peta%20Tematik/PL&Veg/VEG_97/LUASTGHK.HTM
2. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan setelah rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu, di Kantor kepresidenan. Rapat cabinet, yang salah satunya membahas pemaparan menteri yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lihat: http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/04/02/1693.html
3. Menurut FAO, angka deforestasi Indonesia tahun 2000-2005 mencapai 1.8 juta hektar/tahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan angka resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan yaitu 2.8 juta hektar/tahun. Indonesia masih dibawah Brasil yang menempati tempat pertama dengan kerusakan 3.1 juta hektar per tahun, dengan gelar kawasan deforestasi terbesar di dunia. Namun karena luas kawasan hutan total Indonesia jauh lebih kecil daripada Brasil, maka laju deforestasi Indonesia menjadi jauh lebih besar. Laju deforestasi Indonesia adalah 2% per tahun, dibandingkan dengan Brasil yang hanya 0.6%.
4. Menurut Ginting 2000 dikutip dari Laporan Khusus Down to Earth, Juni 2002; Diperkirakan sebanyak 100 juta dari 216 juta penduduk Indonesia secara langsung menggantungkan hidup mereka pada hutan dan hasil dan jasa hutan. Menurut sumber lain yang lebih konservatif Lynch &Talbott 1995 dikutip dari Aliadi 1999:40-65 juta orang hidup sekitar hutan. lihat Poffenberger, 1990,h.101: pada akhir 1980s, estimasi 30 hingga 40 juta orang hidup sekitar kawasan hutan negara
5. Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005: RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009 [HTTP://WWW.DEPHUT.GO.ID/CONTENT.PHP?ID=67&LEV=0]
6. Ketika Belanda mengambil kendali atas beberapa wilayah tertentu, secara umum mereka tetap mengakui keberadaan adat hingga timbul konflik dengan pemerintahan kolonial pada kasus dimana hukum pihak penguasa diberlakukan.
7. Ketika Indonesia merdeka, negara yang baru itu tetap mengakui keberadaan adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 18 UUD 45 secara implisit mengakui hak-hak adat dan kelembagaannya, tetapi tetap memperlakukan hak-hak tersebut berada di bawah tujuan-tujuan nasional lain seperti yang ditetapkan negara.
8. UUPA Tahun 1960 menyatakan, ’Hukum adat diakui, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara’. Sekali lagi, bagian terakhir klausul tersebut terus-menerus dikutip untuk melemahkan hukum adat.
9. Komisi tersebut secara khusus menuntut agar negara-negara penandatangan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan memanfaatkan tanah, wilayah dan sumberdaya komunal. Hal sama juga berlaku dimana masyarakat kehilangan tanah dan wilayah yang dimiliki secara adat, atau dihuni atau digunakan pihak lain tanpa melalui proses informasi dini dan persetujuan tanpa paksaan (FPIC), harus diambil tindakan untuk pengembalian tanah dan wilayah tersebut. Hanya ketika hal tersebut secara faktual dan rasional tidak memungkinkan, pemulihan hak harus diberikan melalui proses yang adil, kompensasi yang benar serta jelas. Kompensasi tersebut sejauh ini umumnya berupa tanah dan wilayah pengganti.

Mengadaptasi Perubahan

Cita-cita adalah penggerak hidup. Bagi sebuah gerakan untuk pembaruan kehidupan sosial politik, cita-cita adalah syarat hidup organisasi pengusung gerakan. Dia bagaikan kaki langit yang terus dikejar, juga bagai dian yang tak kunjung padam. Dia jalan yang tak berujung namun selalu nampak sosoknya di kejauhan sebagai pandu. Cita-cita selalu mengalami transformasi, karena tuntutan dinamika internal manusia yang termanifestasi dalam terminologi “perkembangan jaman”.

Oleh karena itu, sebuah organisasi harus selalu mengupayakan transformasi dalam dirinya. Yang tak boleh dikorbankan adalah prinsip dasar, tapi cita-cita harus selalu mengalami pembaruan dan dengan itu setiap tingkatan peradaban selalu dapat diantisipasi oleh sebuah gerakan pembaruan yang diusung oleh organisasi-organisasi rakyat.

Dalam konteks itu, sebuah organisasi rakyat yang bercita-cita pembaruan tak pernah boleh surut ke belakang, ke masa-masa ketika tantangan, paradigma, dan perangkat sosial politiknya jauh berbeda dengan masa kini. Masa ketika struktur menjadi segala-galanya, pusat konsentrasi kekuasaan, konsentrasi sumberdaya, dan sesembahan seluruh rakyat, telah berlalu. Organisasi harus melihat tantangan baru, paradigma baru dan merancang perangkat sosial ekonomi baru agar secara politik ia mampu mengantisipasi perubahan jaman.

Di situlah Organisasi gerakan kiri harus menjawab tantangan jamannya sendiri.

Siapa yang lekang oleh jaman akan tergusur dari pertarungan.

NEFIN dan Gerakan Masyarakat Adat di Nepal

Nepal adalah negara yang mempunyai kondisi geografis dan keragaman budaya luar biasa. Keragaman budaya dari negara yang berbentuk Monarki Konstitusional tersebut tercermin pada Pasal 4 Konstitusi 1991, yang mengatakan bahwa Nepal adalah negara yang multi-etnik, multikultural dan multi-linguistik. Namun pengakuan oleh konstitusi tersebut sama sekali tidak menjadi sebuah realitas politik dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman budaya masyarakat kemudian menjadi sebuah issu yang ”dilawan” oleh kebijakan yang ada. Misalnya, pemerintah kerajaan Nepal memberlakukan stratifikasi sosial melalui sistem kasta, menjadikan bahasa Nepal (khas Nepali) sebagai satu-satunya bahasa resmi, dan Hindu dijadikan satu-satunya agama resmi.

Dampak dari praktek tersebut adalah meluasnya diskriminasi etnik, kasta dan gender, yang selanjutnya menghancurkan identitas budaya komunitas-komunitas asli. Hal ini tentu dapat dilihat sebagai bentuk hilangnya atau tidak dioptimalkannya potensi modal sosial masyarakat adat akibat hancurnya bahasa dan agama-agama asli mereka.
Ada 59 komunitas asli (dalam bahasa Nepal: Janajati) yang sudah diakui dan populasi mereka sekitar 37.2% dari 23.4 juta penduduk Nepal. Komunitas-komunitas asli ini berasal dari beberapa kelompok suku pengembara, masyarakat adat sekitar hutan dan petani. Dari komposisi populasi tersebut, berdasarkan sensus terakhir dan merujuk pada hasil survei standar hidup, menunjukkan kenyataan bahwa komunitas asli tersebut sebagian besar merupakan kelompok masyarakat miskin, rentan terhadap marginalisasi dan terlantar.

Namun di tengah situasi politik yang tidak menguntungkan bagi eksistensi komunitas asli Nepal tersebut, masih terdapat organisasi yang mengambil peran strategis untuk mendorong perubahan sosial bagi kehidupan komunitas asli Nepal. Organisasi itu bernama NEFIN (The Nepal Federation of Indigenous Nationalities), sebuah organisasi yang beranggotakan komunitas-komunitas asli Nepal. Organisasi ini adalah organisasi payung berbentuk federasi dan berdiri pada tahun 1991. NEFIN menjadi satu-satunya organisasi yang diakui keabsahannya oleh pemerintah. Secara umum cita-cita organisasi ini adalah mendorong upaya pengakuan atas berbagai bentuk keragaman bahasa, agama dan budaya komunitas asli Nepal, dan membantu komunitas asli untuk memperjuangkan kebutuhan mereka secara berkelanjutan.

Dalam struktur organisasinya, NEFIN mempunyai sebuah dewan yang terdiri dari perwakilan semua komunitas anggotanya. Setiap komunitas mempunyai perwakilan 1 orang yang duduk sebagai anggota dewan. Dewan mempunyai 9 posisi kantor yang berotasi di antara anggota organisasi disusun menurut abjad. Pelaksana harian organisasi dikendalikan oleh Sekretaris Jendral yang dibantu 7 sekretaris yang bertanggung jawab atas beberapa departemen. Rapat majelis umum (kongres) dilaksanakan tiap 3 tahun sekali untuk memilih Sekretaris Jendral, merumuskan dan menetapkan Statuta serta menetapkan Garis-Garis Perjuangan Organisasi.

Nepal dalam periode gejolak politik
Lebih dari satu dekade terakhir, situasi politik Nepal mengalami gejolak. Ketidakstabilan politik dipicu perilaku pemerintahan yang otoriter sehingga mengeskalasi perlawanan kelompok gerilyawan Maois yang menyatakan perang dan angkat senjata pada 13 February 1996 terhadap pemerintah Kerajaan Nepal. Bahkan jika di telisik ke belakang, sebelum kelompok gerilyawan menyatakan perang, gejolak politik sering melanda negara yang berada diantara 2 raksana Asia (Cina dan India) ini. Sejak 1991, hampir tidak ada rezim pemerintahan yang bertahan lebih dari 2 tahun. Gejolak seperti ini tentunya berdampak juga pada kehidupan masyarakat adat Nepal.

Secercah harapan sempat menyeruak pada tahun 1990, ketika terjadi perubahan pada bentuk negara, dari bentuk negara Monarchy Absolut (kerajaan mutlak) ke bentuk Monarchy Constitutional (kerajaan berlandaskan konstitusi). Kekuasaan dan kebijakan yang sebelumnya mutlak berada di tangan Raja dalam sistem negara Monarchi Absolut kini di ambil alih Konstitusi. Semua kebijakan dan peraturan harus berlandaskan Konstitusi. Situasi ini pada awalnya dianggap sebagai sebuah kemajuan bagi demokrasi, dimana ada ruang terbuka bagi masyarakat sipil di Nepal termasuk masyarakat adat untuk mengembangkan seluruh sumber daya dan potensi-nya.

Kenyataannya, ruang demokrasi itu tidak benar-benar terbuka, karena Raja masih mempunyai kekuasaan besar untuk memberangus demokrasi, misalnya membubarkan parlemen dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan umum. Hal ini berlangsung sepanjang 1990-an dan memuncak pada masa kekuasaan Raja Gyanendra yang membubarkan parlemen dan pemerintahan pada 4 Oktober 2002. Bahkan setelahnya, Raja Gyanendra melakukan “kudeta” terhadap pemerintahan yang sah. Pada 1 Februari 2005, Raja Gyanendra mengambil alih seluruh kekuasaan politik dan administrasi negara, demokrasi pun sekarat. Hak-hak sipil dan politik rakyat kembali diberangus oleh Raja.

Namun perkembangan yang buruk tersebut tidak mengendurkan perlawanan masyarakat sipil. Malah sebaliknya perlawanan bersenjata yang dilancarkan kelompok gerilyawan Comunist Party of Nepal (CPN)-Maoist semakin meluas dan membesar kekuatannya. Kelompok perlawanan bersenjata Maois menjadikan areal pedesaan sebagai basis perjuangannya dengan metode gerilya. Banyak anggota komunitas asli Nepal yang bergabung ke dalam CPN-Maoist. Bahkan CPN-Maoist menjadikan persoalan masyarakat adat sebagai bagian perjuangan politik utama mereka. Menurut Stella Tamang, ada 5 persoalan besar yang diusung masyarakat adat dan didukung oleh CPN-Maoist, yakni :

1. Pembentukan negara sekuler, kesetaraan hak untuk bahasa, budaya, pendidikan, informasi dan pembangunan;
2. Restrukturisasi kekuasaan politik;
3. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan otonomi seluas-luasnya;
4. Affimative action dibidang pendidikan, birokrasi dan kesehatan;
5. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dari perencanaan hingga pelaksaan-nya; (Indigenous Affairs 1-2/04)

Lebih jauh menurut Luisang Waiba Tamang, CPN-Maoist sudah membangun “Otonomi Pemerintahan Rakyat” yang menyesuaikan otonomi tersebut dengan peta etnis dan tanah leluhur di tingkat regional. Mereka mendeklarasikan pembentukan 6 region otonom berbasis etnis di Tamang, Tharu, Limbu, Gurung dan Newar (Indigenous Affairs 3-4/05).
Sementara itu, ditengah berkecamuknya konflik bersenjata NEFIN mengambil posisi strategis dengan melakukan pendidikan politik secara terbuka terhadap masyarakat adat. NEFIN membangun kesadaran masyarakat adat dengan sistematis. Hasilnya dapat dilihat dari gencarnya aksi-aksi protes melalui kekuatan massa terhadap kebijakan pemerintah di Kathmandu sebagai pusat kekuasaan politik. NEFIN tak putus-putusnya menyerukan kepada pemerintah, partai politik dan komunitas internasional untuk tidak mengabaikan partisipasi masyarakat adat dalam upaya membangun perdamaian di Nepal. Karena, masyarakat adat adalah kelompok yang terkena dampak langsung dari konflik bersenjata.

NEFIN kemudian mendesak pemerintah untuk segera 1. mengakui identitas dan hak masyarakat adat; 2. memasukkan partisipasi aktif dan penuh mereka dalam proses pembangunan perdamaian. NEFIN juga meyakini bahwa struktur negara saat ini tidak efektif, diskriminatif dan eksklusif. Sehingga kekerasan yang ada merupakan akibat dari persoalan struktur negara. Sehingga NEFIN dengan jelas dan tegas mendesak dilakukannya restrukturisasi negara. NEFIN juga meluaskan perjuangannya pada level internasional dengan membangun jaringan untuk kampanye internasional. Hal itu terlihat ketika isu masyarakat adat Nepal dijadikan sebagai laporan khusus pada Forum Permanen PBB untuk isu masyarakat adat, pada Mei 2005.

Gerakan lain yang dibangun NEFIN adalah advokasi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Salah satu-nya ketika Menteri Pertanahan dan Kehutanan akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat, dimana kebijakan tersebut berdampak buruk terhadap kontrol, akses dan pembagian manfaat dari sumber daya alam di wilayah adat mereka. Untuk mengadvokasi persoalan ini, pada 5 Juni 2005, NEFIN memimpin sebuah delegasi masyarakat adat untuk berdialog dengan sang menteri. Pada dialog tersebut NEFIN mengajukan sebuah memorandum bahwa pemerintah sebaiknya tidak mengeluarkan kebijakan yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat adat tanpa konsultasi dan melibatkan partispasi aktif mereka.

Periode pengorganisasian yang dilakukan NEFIN, kelompok masyarakat sipil lainnya (NGO, organisasi mahasiswa dll) dan perlawanan bersenjata CPN-Maoist yang diarahkan pada pemerintah kerajaan dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan yang saling memperkuat. Perlawanan tersebut menemukan momentum-nya pada April 2006, ketika jutaan rakyat tumpah ruah dijalanan Kathmandu untuk mendesak Raja mengembalikan mandat rakyat ke Parlemen yang telah dibubarkan dengan sewenang-wenang. Selanjutnya parlemen didesak untuk segera membentuk pemerintahan transisi. Dalam proses demokratik ini NEFIN berperan besar dalam melakukan mobilisasi masyarakat adat untuk terlibat dalam aksi-aksi protes tersebut.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa NEFIN telah mengambil peran sangat strategis dengan mengambil ruang kampanye legal yang kosong. Karena perlawanan utama yang dilancarkan CPN-Maoist mengambil metode gerilya di wilayah pedesaan. Sepintas, seperti ada benang merah yang menghubungkan perlawanan CPN-Maoist dengan NEFIN. Namun hingga saat ini, belum ada study yang menunjukkan korelasi atau hubungan strategis antara gerakan yang dilakukan NEFIN dengan kelompok gerilyawan Maois. Namun setidaknya, pernyataan yang dikeluarkan Pemimpin CPN-Maoist, Prachanda dapat menjadi rujukan untuk menyimpulkan. Pracandha mengumumkan bahwa 80% anggota parlemen dari partai-nya dalam pemerintahan sementara akan datang dari masyarakat adat. CPN-Maoist juga tetap komitment untuk mentransformasikan kekuasaan Nepal ke negara-negara bagian dimana masyarakat adat akan menguasai region otonom dengan mengontrol hampir semua persoalan kecuali pertahanan dan kerjasama luar negeri.

Mekar dalam Ketertindasan : Belajar dari Gerakan Masyarakat Adat di Amerika Latin

Beberapa tahun terakhir, masyarakat dunia terkesima dengan dinamika dan kebangkitan gerakan sosial di Amerika Latin melawan rezim diktator militer dan rejim “budak” neoliberalisme yang pro ekonomi pasar-bebas. Neoliberalisme telah mengakibatkan semakin meluasnya jumlah rakyat miskin, pengangguran, hilangnya kemandirian rakyat, tergerusnya modal sosial dalam komersialisme, kerusakan lingkungan dan sebagainya.
Tulisan ini, akan menyajikan secara ringkas pelajaran gerakan rakyat dari tiga tempat di Amerika Latin, yakni: MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) di Brazil, Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (Tentara Pembebasan Nasional Zapatista—EZLN) dikenal Zapatista di Mexico dan FOIN (Föderation der indigenen Organisationen des Napo) di Equador, yang diolah dari beberapa sumber pustaka.

Di Brazil, petani tidak bertanah, petani miskin dan aktivis sosial, mendirikan organisasi Gerakan Kaum Tidak Bertanah Pedesaan atau MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) pada tahun 1985 dalam Kongres Nasionalnya. MST adalah salah satu gerakan sosial terbesar dalam sejarah Amerika Latin dan gerakan ini berhasil mentransformasikan politik di Brazil dan kawasan pedesaan dengan skala yang meluas.

Krisis ekonomi pada akhir tahun 1970-an, perubahan orientasi dalam gereja Katolik dengan meluasnya teologi pembebasan, meningkatnya iklim perlawanan menentang kediktatoran militer yang gagal menjalankan mandat konstitusi, meningkatnya diferensiasi penguasaan tanah yang tidak adil, berbagai aksi pendudukan tanah yang semakin meluas dan terorganisir, menjadi latar dari pembentukan dan gerakan MST.

Gerakan ini mendesak proses landreform dari bawah yang terkonsentrasi pada petani tanah luas dan ditelantarkan, demokratisasi pemilikan tanah, memberikan akses untuk kesejahteraan rakyat miskin dan mengembangkan program ekonomi pedesaan.

Sebagai gambaran penguasaan tanah di Brazil. Tanah luas lebih dari 1000 hektar yang jumlahnya sekitar 53,2 % dari seluruh tanah pertanian dikuasai sekitar 1,6 % pemilik tanah dan sekitar 88,7 % dari luas tanah tersebut tidak dikelola. Gabungan 75 pertanian terluas, dengan luas tanah diatas 100 ribu hektar, menguasai tanah lebih banyak dari petani gurem. Setelah enam tahun berdiri, MST telah mengorganisir sebanyak 151.427 keluarga, menduduki dan mengambil alih tanah seluas 21 juta hektar.

Keberhasilan MST ada pada kemampuannya untuk mengorganisir dan militansinya yang tanpa batas. Para anggotanya tidak hanya mengolah tanah dan menjamin makanan bagi keluarganya. Lebih jauh, mereka menciptakan suatu model pembangunan social – ekonomi alternative yang mengutamakan kepentingan rakyat di luar system pasar bebas yang lebih mengutamakan laba. MST memilih dan menerapkan metode untuk aktif menjalankan landreform, menduduki langsung tanah-tanah latifundia (tanah luas mencapai puluhan ribu hektar) yang ditelantarkan. Di pihak lain, MST secara terus menerus menuntut pelaksanaan amanat undang-undang dasar yang menyatakan bahwa tanah berfungsi sosial dan harus diusahakan menjadi produktif. Para aktivis mendatangi pedesaan miskin dan wilayah perkotaan, memberitahu rakyat tentang hak-hak mereka atas tanah dan mengorganisasikan penduduk.

Di Mexico, gerakan rakyat dimotori oleh Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (Tentara Pembebasan Nasional Zapatista—EZLN) atau lebih dikenal dengan sebutan Zapatista, sebuah gerakan bersenjata yang berperang melawan tentara dan pemerintah federal. Mereka membenarkan aksi gerilya sebagai hak konstitusional setiap warga negara untuk mengubah sistem pemerintahan. Zapatista merupakan revitalisasi semangat Emilio Zapata (pahlawan petani Meksiko yang memperjuangkan reforma agraria di Meksiko dengan kekuatan pasukan bersenjata dan massa di sepanjang masa revolusi 1910-1917).

Zapatista bergerak di hutan Lacondon di negara bagian Chiapas, mereka memberikan tauladan dan membuka momentum bagi masyarakat adat Indian Maya yang tertindas untuk memperjuangkan hak-haknya dari system ekonomi neoliberal dan eksploitasi para carciques (elit penguasa). Selain tema landreform, otonomi pueblos indigena dari pengurusan negara telah menjadi tema pokok perjuangan rakyat. Strategi utama Zapatista adalah mewujudkan otonomi politik, ekonomi dan sosial melalui penetapan wilayah-wilayah otonom yang dari waktu ke waktu semakin meluas. Di wilayah-wilayah otonom tersebut, mereka menyelenggarakan kehidupan sosial dan politik yang cocok, usaha pertanian sendiri melawan strategi liberalisasi pertanian dan tanpa intervensi badan pemerintah. Dalam lingkup sosial kebudayaan, gerakan Zapatista menentang praktek rasis di Meksiko dengan membangun sebuah kesadaran baru tentang hak-hak masyarakat adat.

Zapatista secara terbuka menentang dan menghenti¬kan proyek neoliberal yang berlangsung oleh adanya perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara pernerintahan Meksiko 'Amerika Seri¬kat, dan Kanada melalui perjanjian NAFTA (North American Free Trade Area), yang menyingkiran petani dan degra¬dasi pedesaan, membangkitkan inspirasi masyarakat sipil menentang otoritarianisme partai berkuasa, yaitu Institutiona¬lized Revolutionary Party (PRI) dan mengembangkan system demokrasi langsung. Misalnya pada daerah yang otonom, mereka menerapkan pengambilan keputusan diambil secara konsensus dan setelah semua pendapat didengarkan. Hak-hak berbicara dan memutuskan dipunyai oleh semua orang umur 12 tahun ke atas, meski biasanya jarang putusan yang dilalui dengan pengambilan suara.

Di Ekuador, masyarakat Adat (pueblos indigena atau indigenous peoples) di daerah Napo, bergabung dalam federasi organisasi masyarakat adat Napo atau Föderation der indigenen Organisationen des Napo (FOIN), yang berdiri semenjak tahun 1975. FOIN menjadi actor utama untuk memperjuangkan eksistensi, hak untuk mengatur diri sendiri, hak-hak atas tanah dan kekayaan alam, serta memperjuangkan hak identitas rakyat – terutama rakyat Indian Quichua di pegunungan – di hadapan gerusan negara dan pasar yang terus berubah.

Tahun 1997, massa pueblos indigena memainkan peran yang utama dalam menggulingkan Presiden Abdalá Bucaram. Di bawah bendera pelangi, the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE), puluhan ribu masyarakat adat, lelaki maupun perempuan berdemonstrasi berkeliling kota Quito, ibukota Ekuador. Bendera pelangi itu, suatu simbol suci dari persatuan keragaman dan kedaulatan adat, telah dipakai untuk menandingi pandangan umum bahwa mereka adalah warga negara kelas dua. Mereka berjuang mendepak pandangan bahwa orang-orang Indian adalah pasif, tidak mampu merangkul modernitas dan a-politis.

Perkembangan dan watak gerakan FOIN dipengaruhi oleh organisasi gerakan terpenting di tahun 1970-an, yakni Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), organisasi rakyat berbasiskan pendekatan kelas dan menjalankan kampanye landreform di hampir semua propinsi di Ekuador, yang secara khusus menuntut petani diberikan tanah yang layak mereka terima. Kampanye ini umumnya menggunakan cara-cara berpolitik yang tradisional, seperti mobilisasi massa ataupun petisi menuntut pemerintah melikuidasi penguasa tanah luas dan/atau menyediakan tanah untuk petani. Bingkai identitas etnik tidak pernah menjadi tema FENOC. Dalam situasi dimana pemerintah yang berkuasa mengabaikan kesadaran etnik dan budaya, petani-petani Indian berjuang dengan identitas kepetanian dan secara efektif menyembunyikan identitas indigenism mereka dalam kehidupan politik. Bagaimanapun FENOC telah memberikan pengetahuan dan kemampuan politik bagi para aktivis FOIN.

Pelajaran penting lainnya, bahwa kemenangan ini bukan berarti tanpa pengorbanan. Perlawanan dan penindasan, perlawanan dan penindasan… begitulah situasi yang dihadapi dan dialami berulang-ulang. Represi dan kekerasan Negara maupun para-militer yang melibatkan korporasi dan tuan tanah, selalu melanda para aktivis dan anggota organisasi. Di Brazil, puluhan aktivis hilang dan terbunuh oleh polisi dan militer. Namun semakin ditindas, justeru kegigihan dan daya juang rakyat semakin menguat, akar solidaritas dan empati terus meluas, hingga bunga kemenangan mekar di mana-mana dan semakin meluas desakan perubahan sosial dari bawah.