Masyarakat Adat Saami : Satu Bangsa di Empat Negara
“Tuntutan masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri (Self Determination) menimbulkan tantangan bagi kedaulatan Negara. Menguatnya gerakan masyarakat adat di tingkat Internasional berhasil memaksa Negara untuk menata ulang hubungannya dengan masyarakat adat “
1.Kami, Orang Saami, adalah sebuah bangsa, dan batas-batas negara tidak akan menghancurkan persatuan kami.
2.Kami memiliki sejarah, tradisi, budaya, dan bahasa sendiri. Dari para leluhur, kami mewarisi hak atas tanah dan air dan hak untuk hidup.
3.Adalah hak kami yang tak tercerabut untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan dan masyarakat kami sendiri berdasarkan kesamaan-kesamaan kami; dan dengan semangat persaudaraan kami akan menjaga ladang-ladang kami, sumberdaya alam dan warisan bangsa kami kepada generasi-generasi yang akan datang (Pernyataan Politik Saami Council)
Orang Saami adalah masyarakat adat yang mendiami bagian utara Fenno-Skandinavia dan Kola Peninsula. Praktek kolonialisasi telah membuat mereka terpisah di empat negara yakni Finlandia, Norwegia, Swedia dan Rusia. Saat ini, populasi Orang Saami di empat negara itu diperkirakan berjumlah 70.000 – 100.000 jiwa. Di Norwegia sekitar 40.000 – 60.000 jiwa; di Swedia sekitar 15.000 – 20.000 jiwa; di Finlandia sekitar 6.500 - 7000 jiwa, dan di Rusia sekitar 2.000 jiwa.
Meskipun terpisah di empat negara, sebagai sebuah bangsa, Orang Saami tetap mempertahankan kesamaan identitasnya. Sebagai alat pemersatu, mereka mempunyai bendera, lagu kebangsaan, dan hari nasional Saami yang jatuh pada tanggal 6 Pebruari.
Keberadaan Orang Saami di masing-masing negara, kecuali Rusia, telah diakui. Sebelumnya, penguasa mengidentifikasi Orang Saami sebagai populasi kelompok Saami, minoritas Saami, bahkan dikelompokkan menjadi Saami penggembala rusa kutub, Saami pesisir, Saami Sungai, Saami Hutan, Saami Norwegia, Saami Finlandia dan Saami Swedia. Penamaan tersebut bertujuan untuk mengingkari keberadaan Orang Saami sebagai sebuah bangsa. Perlakuan dari penguasa menjadi ujian berat bagi keberlangsungan budaya dan identitas orang Saami sebagai sebuah bangsa. Bahasa, nilai-nilai budaya, tradisi, hubungan keluarga, organisasi sosial, kesamaan wilayah dan nilai-nilai religi merupakan faktor utama bagi Orang Saami dalam pengidentifikasian diri sendiri.
Pengidentifikasian diri dan tuntutan untuk dihormati sebagai sebuah bangsa merupakan sikap dasar gerakan/perjuangan politik Orang Saami. Keinginan kuat untuk menjadi sebuah bangsa dinyatakan lewat Pernyataan Politik Saami Council.
Perjalanan Memperjuangkan Pengakuan
Tahun 1870-an, Orang Saami menyadari pentingnya sebuah organisasi. Namun baru di tahun 1903 keinginan itu terwujud di Norwegia yakni di Kvaenangen. Kemudian tahun 1904 di Swedia terbentuk Lapparnas Centralforbund ( Organisasi Pusat Orang Lapp, sebutan orang luar bagi Orang Saami), demikian juga dengan beberapa organisasi lokal Saami lainnya. 6 Februari 1917 berlangsung pertemuan resmi Orang Saami dari Norwegia dan Swedia di Trondheim. Tanggal inilah yang kemudian sampai detik ini diperingati sebagai Hari Nasional Saami.
Dibentuk berdasarkan kepentingan-kepentingan Budaya, Bisnis dan Politik Organisasi Orang Saami di Swedia dan Norwegia mendapat momentum ketika dekade 50-an terjadi perkembangan politik yang luar biasa di wilayah Nordic. Berbagai partai politik memasukkan hak-hak Orang Saami dalam agenda politik mereka dan pada 1956 terbentuklah Nordic Saami Council, sebuah wadah kerjasama Orang Saami dari Finlandia, Norwegia, dan Swedia lewat Konferensi kedua Saami Nordic.
Sejak 1992, organisasi ini berubah nama menjadi Saami Council ketika Orang Saami di Rusia diterima sebagai anggota tetap. Nordic Saami Council dan Konferensi Saami Nordic merupakan lembaga politik yang sentral bagi Orang Saami sampai terbentuknya Parlemen Saami.
Finlandia, Norwegia, dan Swedia telah mempunyai Parlemen Saami. Anggotanya dipilih langsung oleh Orang Saami yang telah melalui sensus khusus. Yang dimaksud orang Saami adalah: (1) Menyatakan diri sebagai orang Saami dan (2) Berbahasa Saami atau setidaknya salah satu dari orang tuanya, salah satu dari Kakek-neneknya atau salah satu dari buyutnya berbahasa Saami. Di sini nampak jelas bagaimana hak untuk mengidentifikasi diri telah diatur dengan baik oleh organisasi. Pembentukan badan yang dipilih sendiri merupakan pemenuhan salah satu tuntutan penting Masyarakat Saami. Pembentukan Parlemen juga merupakan langkah penting menuju terlaksananya kerjasama antara Parlemen Saami di negara-negara tersebut dan merupakan langkah maju yang ditempuh pemerintah menuju pengakuan keberadaan dan hak-hak Orang Saami..
Tugas dan mandat Parlemen di masing-masing Negara, berbeda. Secara umum, Parlemen Saami berfungsi untuk mengangkat permasalahan Orang Saami. Meskipun hanya sebagai badan penasehat bagi pemerintah, Parlemen Saami memegang peran politik penting yakni mendesakkan hak-hak Orang Saami dalam Konstitusi.
Parlemen Saami di Finlandia
Finlandia merupakan negara pertama yang membentuk Delegasi Saami tahun 1973. Anggotanya dipilih langsung oleh orang Saami. Pemilihan pertama kali dilakukan pada musim gugur tahun 1972. Tugas utama Delegasi Saami adalah mengurus hak-hak orang Saami dan meningkatkan ekonomi, sosial dan budaya orang Saami.
Tahun 1995, Delegasi Saami berubah menjadi Parlemen Saami (Sameting). Ini terjadi ketika Parlemen Finlandia mensahkan Undang-Undang Saami dan melakukan perubahan Konstitusi Finlandia yang secara nyata memperkuat posisi politik dan hukum Orang Saami sebagai masyarakat adat. Jumlah anggota Parlemen Saami sebanyak 21 Anggota yang dipilih setiap empat tahun sekali. Pemilu pertama dilaksanakan tanggal 1 Januari 1995 yang diikuti oleh 2550 pemilih, Sidang pertama dilaksanakan tahun 1996. Sedangkan Pemilu tahun 1999, pemilih berjumlah 5121 orang.
Parlemen Saami berada dibawah Departemen Kehakiman dengan Mentri Kehakiman sebagai penanggungjawab masalah-masalah Saami. Pemimpin Saami Parlemen sekaligus menjadi pemimpin politik dan ketua Komite Esekutif yang merupakan pelaksana harian mandat Parlemen Saami.
Berdasarkan Undang-undang Saami yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1996, Parlemen Saami di Finlandia tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan. Kewenangannya hanya untuk membuat pernyataan-pernyataan. Namun, mereka dapat mengangkat dan membahas masalah-masalah yang seharusnya dibicarakan dalam parlemen dan kemudian di sampaikan kepada penguasa. Undang-Undang Sami juga menyatakan Parlemen Saami sebagai badan perwakilan orang Saami di tingkat nasional maupun internasional.
Perubahan Konstitusi Finlandia ini mengakui otonomi budaya Orang Saami dalam wilayah adatnya yang disebut Saami Homeland/Tanah air Saami. Hal ini mempengaruhi posisi politik Parlemen Saami karena sebagai perwakilan orang Saami, mereka harus mempraktekkan dan melindungi hak orang Saami untuk menentukan nasib sendiri.
Parlemen Saami Di Norwegia
Parlemen Saami di Norwegia dibentuk tahun 1989. Sebelumnya, tahun 1964, pemerintah Norwegia telah membentuk badan penasehat untuk masalah-masalah Saami (Norwegian Saami Council/Dewan Saami Norwegia). Pada awalnya, Dewan Saami dibentuk di Kotamadya Finmark tahun 1953, yang berfungsi sebagai badan penasehat bagi Walikota. Sepuluh tahun kemudian barulah dibentuk Dewan Saami Norwegia melalui surat keputusan yang dikenal dengan Royal Resolutuion 1964 yang sekaligus menggantikan Dewan Saami Finmark yang hanya mencakup wilayah Finmark.
Dewan Saami Norwegia berfungsi sebagai badan penasehat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan Orang Saami. Ketika itu, masalah-masalah yang dihadapi oleh Orang Saami adalah mengenai penggembalaan rusa kutub. Penanganannya kemudian berada di bawah Kementrian Pertanian, tetapi kemudian dipindahkan ke Kementrian tenaga kerja dan pemerintahan daerah. Anggota Dewan Saami Norwegia ditunjuk langsung oleh pemerintah berdasarkan usulan dari beberapa organisasi Saami dan daerah serta kotamadya yang berkepentingan.
Sebagai dampak langsung dari kasus Alta-Kautekeino (Lihat Box.), pemerintah Norwegia membentuk Komisi Hak-hak Saami tahun 1980. Komisi beranggotakan 16 orang dengan mandat utama melakukan studi dan membuat rekomendasi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam oleh Orang Saami di walayah-wilayah adatnya. Rekomendasi dari Komisi kemudian menjadi dasar pengesahan Undang-undang Saami yang memuat Hak-hak orang Saami dalam Konstitusi Norwegia tahun 1987 dan 1988.
Undang-undang Saami merupakan dasar hukum pembentukan Parlemen Saami. Anggota parlemen dipilih setiap 4 tahun sekali, berjumlah 39 orang yang mewakili 13 wilayah pemilihan. Masing-masing wilayah diwakili oleh 3 orang. Perbedaan jumlah pemilih masing-masing wakil menimbulkan kritik tajam terutama dari wilayah Finmark yang merupakan basis pemilih terbesar. Jumlah pemilih tahun 1989 sebesar 4134 orang, sementara jumlah pemilih tahun 1993 sebesar 5389 orang. Namun jumlah pemilih tidak sesuai dengan Sensus. Banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Berdasarkan Sensus, jumlah pemilih untuk tahun 1989 berjumlah 5497, sedangkan untuk tahun 1993 berjumlah 7236 orang.
Parlemen Saami Di Swedia
Tahun 1977 Parlemen Swedia menyetujui usulan pemerintah untuk melakukan inisiatif-inisiatif politik sehubungan dengan Orang Saami. Bahkan pemerintah Swedia membentuk sebuah kelompok kerja khusus untuk menangani masalah-masalah Saami. Kelompok kerja ini berada di bawah pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan Orang Saami. Tugas utamanya adalah memastikan tercerminnya semua kepentingan orang Saami dalam setiap rencana dan kegiatan di setiap Kotamadya. Kelompok kerja juga bekerja untuk masalah-masalah yang terkait erat dengan penggembalaan rusa kutub dan sekolah-sekolah Saami.
Kasus Alta-Kautokeino di Norwegia memicu Orang Saami di Swedia, tahun 1981, untuk menuntut pemerintah agar melakukan penilaian menyeluruh atas posisi Orang Saami dan membuat Undang Undang Saami. Tahun 1982, Pemerintah membentuk Komisi yang bertugas: (1) Mengevaluasi kebutuhan untuk menguatkan posisi hukum orang Saami terutama yang berhubungan dengan penggembalaan dan sejauh mana penguatan dimungkinkan; (2) Mengevaluasi kebutuhan pembentukan lembaga representasi orang Saami dan (3) Mengusulkan inisiatif-inisiatif untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Saami. Namun demikian, nampak jelas bahwa pemerintah tidak mengharapkan adanya sebuah badan perwakilan bagi orang Saami yang akan mengemban sebuah peran konstitusional.
Setelah pergantian pemerintahan pada musim gugur 1982, pemerintah baru memberikan tugas tambahan kepada Komisi pada 1983. Hal ini secara langsung memperjelas bahwa tugas utama Komisi adalah memberikan penilaian atas hal-hal yang harus dimiliki oleh orang Saami berdasarkan keberadannya sebagai masyarakat adat di Swedia. Komisi kemudian merampungkan dokumen berjudul Laporan Hak-hak Orang Saami. Laporan tersebut terdiri atas 3 bagian dan dikeluarkan selama periode 1986-1990. Laporan Bagian pertama, terbit tahun 1986, berisi tentang posisi Orang Saami dalam aturan hukum internasional. Laporan kedua, terbit bulan Juni 1989, berisi tentang aturan hukum Saami dan Parlemen Saami. Sedangkan Laporan Bagian ketiga berisi tentang Hukum-hukum Saami dan Bahasa Saami, yang diterbitkan tahun 1990.
Tahun 1992, Pemerintah Swedia menyampaikan usulan kepada Parlemen Nasional Swedia untuk menyetujui Undang-Undang Saami. Usulan tersebut disetujui tanggal 17 Desember 1992. UU ini memungkinkan terbentuknya Parlemen Saami. Anggota parlemen berjumlah 31 orang yang dipilih secara langsung oleh Orang Saami yang telah terdaftar berdasarkan hasil sensus. Sama dengan di Norwegia dan Finlandia, tidak semua orang Saami menggunakan hak pilihnya. Misalnya pada pemilihan tahun 1993, dari 5.385 pemilih yang terdaftar hanya 3798 yang ikut pemilihan.
Pada bagian pengantar Undang-Undang Saami menjelaskan peran utama Parlemen Saami. Ia berperan sebagai sebuah otoritas khusus untuk mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan budaya Saami di Swedia. Artinya Parlemen Saami merupakan otoritas negara dan bukanlah sebuah badan pemerintahan (orang Saami) sendiri.
Tugas Parlemen Saami di Swedia adalah :
• Membuat keputusan pengalokasian dana yang disediakan oleh Negara dan dana dari Saami Fund kepada lembaga kebudayaan Saami dan organisasi-organisasi Saami.
• Menunjuk Dewan-dewan untuk Sekolah-sekolah Saami.
• Mengarahkan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengembangan bahasa Saami.
• Berpartisipasi dalam perencanaan masyarakat dan memastikan bahwa kepentingan-kepentingan orang Saami dipenuhi, diantaranya kepentingan untuk penggembalaan rusa kutub serta pemanfaatan tanah dan air.
• Menyebarkan informasi yang berhubungan dengan orang Saami.
Parlemen Saami di Swedia ini berbeda dengan Parlemen Saami di Norwegia dan Finlandia karena mempunyai mandat dan tugas yang lebih jelas.
Parlemen Saami juga mempunyai tugas lain berkaitan dengan penggabungan Swedia dalam Uni Eropa. Salah satu diantaranya adalah pengembangan Saami yang bertujuan untuk memelihara keberlanjutan hidup dan pengembangan budaya di wilayah adat Saami di Swedia. Bersama Parlemen Saami di Norwegia dan Finlandia, Parlemen Saami di Swedia berpartisipasi dalam kerjasama antar negara dalam pengembangan sebuah program untuk pembangunan Saami.
No comments:
Post a Comment