Perjuangan Panjang Masyarakat Adat Kanada
Tanggal 25 Pebruary – 1 Maret 2005 yang lalu, AMAN menjadi tuan rumah bagi delegasi Assembly of First Nations (AFN), sebuah organisasi masyarakat adat yang mewakili lebih dari 630 suku di Kanada. Kali ini AFN diwakili oleh 4 orang yakni Shawn Dion Atleo, Lea Regina MacKenzie, Roger Joseph Augustine dan Cecile Lois Heron. Mereka datang dalam sebuah misi kunjungan persaudaraan bagi masyarakat adat anggota AMAN di Aceh yang tertimpa musibah gempa dan tsunami akhir tahun lalu. Selama berada di Aceh, mereka mengunjungi Mukim Blangmee, Mukim Pulo Nasi dan Mukim Lampineung.
Dari kunjungan tersebut, AMAN dan AFN kemudian menyepakati sebuah agenda kerjasama untuk membantu Anggota AMAN/JKMA yang terkena dampak bencana. Bantuan tersebut meliputi penggalangan dana dan Kampanye di tingkat Internasional. Dan ini sudah dilakukan.
Pada tanggal 9 Maret 2005, utusan AFN mempresentasikan hasil kunjungannya ke Aceh di PBB. Presentasi tersebut mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihak termasuk Federasi Palang Merah Internasional yang kemudian menyatakan keinginannya untuk membantu Anggota AMAN/JKMA.
Hal ini memperlihatkan betapa masyarakat adat dari belahan bumi lain berkeinginan untuk mengulurkan tangan bagi saudaranya-saudaranya yang terkena bencana. Di tempat lain, yakni di Amerika, AFN juga telah menggalang kerjasama dengan National Congress of American Indians atau Kongres Nasional Indian Amerika dalam promosi budaya dan peningkatan di bidang ekonomi dan pendidikan.
Keberadaan AFN sebagai sebuah organisasi masyarakat adat di Kanada telah melalui sebuah perjuangan panjang yang berliku-liku. Sejarah perjuangan yang meskipun tidak diketahui oleh semua orang Kanada, apalagi dunia, namun dia hidup dalam ingatan masyarakat adat sebagai sebuah sejarah perjuangan untuk mengembalikan martabat dan menentukan nasib sendiri.
Masyarakat adat di Kanada juga awalnya mengalami penindasan berupa peminggiran, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi yang mengakibatkan mereka hidup dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Penindasan yang nyata-nyata diabaikan dan ditutup-tutupi, bahkan tidak diungkapkan dalam buku-buku resmi tentang sejarah Kanada.
Dalam Konstitusi Kanada, masyarakat adat teridentifikasi sebagai bagian dari masyarakat umum bersama dengan orang-orang Inggris dan orang-orang Prancis. Hingga tahun 1982-1987, ketika dilakukan serangkaian Konferensi Mentri-mentri tentang Hak-hak masyarakat adat, masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan dan pengembangan konstitusi Kanada. Namun demikian, masyarakat adat tetap berusaha keras untuk mengukuhkan dan menperjuangkan posisi politiknya di antara masyarakat Kanada pada umumnya.
Perjuangan untuk memperoleh tempat di ruang politik tidaklah mudah bagi masyarakat adat di Kanada. Tahun 1927 melalui Indian Act, Pemerintah secara resmi melarang masyarakat adat untuk membentuk organisasi politik, mempraktekkan sistem pemerintahan adat dan menggunakan bahasa daerah.
Upacara Potlatch, sebuah ritual yang dikenal di hampir semua agama yang dianut oleh masyarakat adat di Kanada dinyatakan terlarang. Semenjak itu, banyak pemimpin masyarakat adat yang dijebloskan ke penjara dan dibentuk sistem dewan untuk melegitimasi keterwakilan masyarakat adat. Di sekolah umum anak-anak dapat dihukum hanya karena menyebutkan sepatah kata dalam bahasa daerahnya. Toh semua itu tidak menghentikan nafas perjuangan mereka. Sebagaimana hidup terus mengalir, perjuangan mereka pun terus berlanjut.
Akhir Perang Dunia Pertama terbentuklah Organisasi masyarakat adat tingkat nasional di Kanada (kala itu terbentuk Liga Bangsa-bangsa) melalui pembentukan Liga Indian. Kuatnya tekanan dari pihak pemerintah menyebabkan Liga Indian akhirnya menghilang karena dianggap gagal menggalang dukungan secara luas.
Setelah Perang dunia kedua, dibentuklan sebuah kelompok lobby tingkat nasional yakni The North American Indian Brotherhood (NAIB) atau Persaudaran Indian Amerika Utara. NAIB mengalami situasi yang sama dengan Liga Indian, upaya-upaya NAIB gagal kerena kurangnya dukungan secara nasional dan adanya aksi-aksi kekerasan dari pihak pemerintah. NAIB bubar pada awal tahun 1950-an.
Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1961, dibentuk Dewan Nasional Indian yang mewakili golongan-golongan masyarakat adat di seluruh Kanada, yaitu Golongan berstatus warga negara, Non Status warga negara dan orang-orang Metis. Dewan Nasional Indian bertujuan untuk mempromosikan “ Persatuan antar seluruh bangsa-bangsa Indian”. Namun demikian, menyatukan kepentingan dan tuntutan berbagai kelompok masyarakat adat dalam sebuah organisasi bukanlah sebuah perkara yang mudah. Perbedaan tuntutan dan kepentingan memicu perpecahan di tubuh Dewan Nasional Indian. Tahun 1968, tiga kelompok yang mula-mula mendirikan Dewan Nasional Indian sepakat untuk memisahkan diri. Kelompok berstatus warga negara membentuk National Indian Brotherhood (NIB) atau Persaudaraan Indian Nasional, sementara kelompok Non Status dan Metis membentuk Native Council of Canada (NCC) atau Dewan Adat Kanada.
Segera setelah NIB lahir, Pemerintah Federal mengeluarkan White Paper Policy 1969 yang mengharuskan masyarakat ber-asimilasi dengan masyarakat umum Kanada dan menghapuskan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam Konstitusi Kanada. NIB kemudian segera mengorganisir diri dan menentang kebijakan tersebut. Atas dukungan yang solid dari anggotanya baik di tingkat propinsi maupun di tingkat wilayah-wilayah adat, NIB berhasil melobby parlemen dan menggalang dukungan publik untuk menentang kebijakan White Paper. Dalam 13 tahun berikutnya, struktur organisasi NIB di tingkat propinsi dan wilayah adat nyaris tidak berubah. Hal tersebut merupakan salah satu pilar utama kekuatan organisasi ini. Hingga saat ini, NIB telah menjadi sebuah kekuatan yang sangat disegani di Kanada. Mereka melakukan banyak sekali penelitian dan menggunakan data-data tersebut sebagai basis argumentasi menghadapi pemerintah dan pihak-pihak lain. Hasilnya pun mulai dipanen.
Hingga saat ini telah banyak terjadi perubahan kebijakan baik di tingkat propinsi maupun federal. Kerja keras mereka juga digalang melalui upaya serius menghasilkan tokoh-tokoh dengan kompetensi dan integrita tinggi sehingga secara publik sangat diperhitungkan. Beberapa dari pemimpin NIB yang terkenal diantaranya adalah George Manuel, Walter Dieter, Noel Starblanket, Delbert Riley, Dr. David Ahenakew, Georges Erasmus, Ovide Mercredi, Matthew Coon Come dan Phil Fontaine yang saat ini sedang memimpin.
Salah satu terobosan yang tercatat dalam sejarah perjalanan NIB adalah tahun 1972, ketika kertas kebijakan NIB tentang “Kontrol atas Sistim Pendidikan Masyarakat Adat” mendapat dukungan penuh dari Mentri Urusan Indian yang saat itu dijabat oleh Jean Chretien. Keberhasilan tersebut merupakan babak awal munculnya wacana di kalangan pemerintah tentang pemerintahan sendiri oleh masyarakat adat. NIB tidak berhenti disitu, mereka kemudian merambah ke masalah-masalah pemukiman, kesehatan, pengembangan ekonomi dan lain-lain.
Terlepas berbagai keberhasilan NIB, kritik atas keterwakilan seluruh masyarakat adat mulai bermunculan. Akhirnya tahun 1982, NIB mengalami perubahan sistem dan struktur organisasi menjadi Assembly of First Nation (AFN) atau Majelis Masyarakat Adat. AFN menjadi sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan menjadi badan perumusan kebijakan umum anggota-anggotanya . Sekretariat AFN dibentuk sebagai badan eksekutif yang bertanggung langsung kepada semua Kepala-kepala suku sedangkan kepala-kepala suku yang kemudian bertanggung jawab langsung kepada komunitasnya masing-masing.
Pasca terbentuknya AFN, pemerintah melakukan 4 kali Sidang tahunan Tingkat Mentri (1983-1987) yang membahas persoalan hak-hak masyarakat adat. Pertemuan ini diikuti oleh Perdana Menteri, menteri-menteri dan kepala-kepala suku dari seluruh Kanada, bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan hak-hak masyarakat adat. Negosiasi berjalan sangat alot karena pada umumnya pihak pemerintah menentang hak-hak masyarakat adat. Pertemuan terakhir tahun 1987, berakhir tanpa hasil yang menggembirakan buat masyarakat adat. Pihak pemerintah secara bulat mengingkari hak-hak masyarakat adat terutama atas sistem pemerintahan adat.
Meskipun demikian, AFN melihat hasil tersebut bukanlah sebuah kegagalan. Sikap pemerintah tersebut justru semakin meningkatkan semangat persatuan dan perjuangan masyarakat adat. AFN kemudian berhasil meraih dukungan lebih luas dan berhasil menggalang kerja sama dengan berbagai kelompok advokasi lain. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, pada tahun 1992 Pemerintah dan masyarakat adat berhasil menyepakati Charlottetown Accord tentang prinsip-prinsip “sistim pemerintahan sendiri oleh masyarakat adat”.
Tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi rasial dan kekerasan masih tetap dialami oleh berbagai kelompok masyarakat adat di Kanada hingga saat ini. Charlottetown Accord tahun 1992 bukanlah akhir tetapi justru merupakan sebuah langkah awal bagi perjuangan panjang selanjutnya. Beberapa fakta penting yang mengikuti Charlottetown Accord diantaranya : Ketika 1 April 1999, The Nunavut Territory and Government dimulai. Hal ini merupakan keberhasilan Orang Inuit setelah perjuang panjang sejak 1970. Demikian juga dengan perjuangan orang Gwich'in and Inuvialuit sejak tahun 1960-an yang mendapatkan pengakuan pada tahun 1995 dan berujung pada pembentukan The Beaufort-Delta Self-Government tahun 2001. Tidak hanya itu, saat ini di berbagai tempat di Kanada, sedang terjadi negosiasi antara masyarakat adat dan pemerintah untuk membicarakan sistem pemerintahan masyarakat adat.
(Disadur dari berbagai sumber)
Tanggal 25 Pebruary – 1 Maret 2005 yang lalu, AMAN menjadi tuan rumah bagi delegasi Assembly of First Nations (AFN), sebuah organisasi masyarakat adat yang mewakili lebih dari 630 suku di Kanada. Kali ini AFN diwakili oleh 4 orang yakni Shawn Dion Atleo, Lea Regina MacKenzie, Roger Joseph Augustine dan Cecile Lois Heron. Mereka datang dalam sebuah misi kunjungan persaudaraan bagi masyarakat adat anggota AMAN di Aceh yang tertimpa musibah gempa dan tsunami akhir tahun lalu. Selama berada di Aceh, mereka mengunjungi Mukim Blangmee, Mukim Pulo Nasi dan Mukim Lampineung.
Dari kunjungan tersebut, AMAN dan AFN kemudian menyepakati sebuah agenda kerjasama untuk membantu Anggota AMAN/JKMA yang terkena dampak bencana. Bantuan tersebut meliputi penggalangan dana dan Kampanye di tingkat Internasional. Dan ini sudah dilakukan.
Pada tanggal 9 Maret 2005, utusan AFN mempresentasikan hasil kunjungannya ke Aceh di PBB. Presentasi tersebut mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihak termasuk Federasi Palang Merah Internasional yang kemudian menyatakan keinginannya untuk membantu Anggota AMAN/JKMA.
Hal ini memperlihatkan betapa masyarakat adat dari belahan bumi lain berkeinginan untuk mengulurkan tangan bagi saudaranya-saudaranya yang terkena bencana. Di tempat lain, yakni di Amerika, AFN juga telah menggalang kerjasama dengan National Congress of American Indians atau Kongres Nasional Indian Amerika dalam promosi budaya dan peningkatan di bidang ekonomi dan pendidikan.
Keberadaan AFN sebagai sebuah organisasi masyarakat adat di Kanada telah melalui sebuah perjuangan panjang yang berliku-liku. Sejarah perjuangan yang meskipun tidak diketahui oleh semua orang Kanada, apalagi dunia, namun dia hidup dalam ingatan masyarakat adat sebagai sebuah sejarah perjuangan untuk mengembalikan martabat dan menentukan nasib sendiri.
Masyarakat adat di Kanada juga awalnya mengalami penindasan berupa peminggiran, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi yang mengakibatkan mereka hidup dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Penindasan yang nyata-nyata diabaikan dan ditutup-tutupi, bahkan tidak diungkapkan dalam buku-buku resmi tentang sejarah Kanada.
Dalam Konstitusi Kanada, masyarakat adat teridentifikasi sebagai bagian dari masyarakat umum bersama dengan orang-orang Inggris dan orang-orang Prancis. Hingga tahun 1982-1987, ketika dilakukan serangkaian Konferensi Mentri-mentri tentang Hak-hak masyarakat adat, masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan dan pengembangan konstitusi Kanada. Namun demikian, masyarakat adat tetap berusaha keras untuk mengukuhkan dan menperjuangkan posisi politiknya di antara masyarakat Kanada pada umumnya.
Perjuangan untuk memperoleh tempat di ruang politik tidaklah mudah bagi masyarakat adat di Kanada. Tahun 1927 melalui Indian Act, Pemerintah secara resmi melarang masyarakat adat untuk membentuk organisasi politik, mempraktekkan sistem pemerintahan adat dan menggunakan bahasa daerah.
Upacara Potlatch, sebuah ritual yang dikenal di hampir semua agama yang dianut oleh masyarakat adat di Kanada dinyatakan terlarang. Semenjak itu, banyak pemimpin masyarakat adat yang dijebloskan ke penjara dan dibentuk sistem dewan untuk melegitimasi keterwakilan masyarakat adat. Di sekolah umum anak-anak dapat dihukum hanya karena menyebutkan sepatah kata dalam bahasa daerahnya. Toh semua itu tidak menghentikan nafas perjuangan mereka. Sebagaimana hidup terus mengalir, perjuangan mereka pun terus berlanjut.
Akhir Perang Dunia Pertama terbentuklah Organisasi masyarakat adat tingkat nasional di Kanada (kala itu terbentuk Liga Bangsa-bangsa) melalui pembentukan Liga Indian. Kuatnya tekanan dari pihak pemerintah menyebabkan Liga Indian akhirnya menghilang karena dianggap gagal menggalang dukungan secara luas.
Setelah Perang dunia kedua, dibentuklan sebuah kelompok lobby tingkat nasional yakni The North American Indian Brotherhood (NAIB) atau Persaudaran Indian Amerika Utara. NAIB mengalami situasi yang sama dengan Liga Indian, upaya-upaya NAIB gagal kerena kurangnya dukungan secara nasional dan adanya aksi-aksi kekerasan dari pihak pemerintah. NAIB bubar pada awal tahun 1950-an.
Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1961, dibentuk Dewan Nasional Indian yang mewakili golongan-golongan masyarakat adat di seluruh Kanada, yaitu Golongan berstatus warga negara, Non Status warga negara dan orang-orang Metis. Dewan Nasional Indian bertujuan untuk mempromosikan “ Persatuan antar seluruh bangsa-bangsa Indian”. Namun demikian, menyatukan kepentingan dan tuntutan berbagai kelompok masyarakat adat dalam sebuah organisasi bukanlah sebuah perkara yang mudah. Perbedaan tuntutan dan kepentingan memicu perpecahan di tubuh Dewan Nasional Indian. Tahun 1968, tiga kelompok yang mula-mula mendirikan Dewan Nasional Indian sepakat untuk memisahkan diri. Kelompok berstatus warga negara membentuk National Indian Brotherhood (NIB) atau Persaudaraan Indian Nasional, sementara kelompok Non Status dan Metis membentuk Native Council of Canada (NCC) atau Dewan Adat Kanada.
Segera setelah NIB lahir, Pemerintah Federal mengeluarkan White Paper Policy 1969 yang mengharuskan masyarakat ber-asimilasi dengan masyarakat umum Kanada dan menghapuskan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam Konstitusi Kanada. NIB kemudian segera mengorganisir diri dan menentang kebijakan tersebut. Atas dukungan yang solid dari anggotanya baik di tingkat propinsi maupun di tingkat wilayah-wilayah adat, NIB berhasil melobby parlemen dan menggalang dukungan publik untuk menentang kebijakan White Paper. Dalam 13 tahun berikutnya, struktur organisasi NIB di tingkat propinsi dan wilayah adat nyaris tidak berubah. Hal tersebut merupakan salah satu pilar utama kekuatan organisasi ini. Hingga saat ini, NIB telah menjadi sebuah kekuatan yang sangat disegani di Kanada. Mereka melakukan banyak sekali penelitian dan menggunakan data-data tersebut sebagai basis argumentasi menghadapi pemerintah dan pihak-pihak lain. Hasilnya pun mulai dipanen.
Hingga saat ini telah banyak terjadi perubahan kebijakan baik di tingkat propinsi maupun federal. Kerja keras mereka juga digalang melalui upaya serius menghasilkan tokoh-tokoh dengan kompetensi dan integrita tinggi sehingga secara publik sangat diperhitungkan. Beberapa dari pemimpin NIB yang terkenal diantaranya adalah George Manuel, Walter Dieter, Noel Starblanket, Delbert Riley, Dr. David Ahenakew, Georges Erasmus, Ovide Mercredi, Matthew Coon Come dan Phil Fontaine yang saat ini sedang memimpin.
Salah satu terobosan yang tercatat dalam sejarah perjalanan NIB adalah tahun 1972, ketika kertas kebijakan NIB tentang “Kontrol atas Sistim Pendidikan Masyarakat Adat” mendapat dukungan penuh dari Mentri Urusan Indian yang saat itu dijabat oleh Jean Chretien. Keberhasilan tersebut merupakan babak awal munculnya wacana di kalangan pemerintah tentang pemerintahan sendiri oleh masyarakat adat. NIB tidak berhenti disitu, mereka kemudian merambah ke masalah-masalah pemukiman, kesehatan, pengembangan ekonomi dan lain-lain.
Terlepas berbagai keberhasilan NIB, kritik atas keterwakilan seluruh masyarakat adat mulai bermunculan. Akhirnya tahun 1982, NIB mengalami perubahan sistem dan struktur organisasi menjadi Assembly of First Nation (AFN) atau Majelis Masyarakat Adat. AFN menjadi sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan menjadi badan perumusan kebijakan umum anggota-anggotanya . Sekretariat AFN dibentuk sebagai badan eksekutif yang bertanggung langsung kepada semua Kepala-kepala suku sedangkan kepala-kepala suku yang kemudian bertanggung jawab langsung kepada komunitasnya masing-masing.
Pasca terbentuknya AFN, pemerintah melakukan 4 kali Sidang tahunan Tingkat Mentri (1983-1987) yang membahas persoalan hak-hak masyarakat adat. Pertemuan ini diikuti oleh Perdana Menteri, menteri-menteri dan kepala-kepala suku dari seluruh Kanada, bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan hak-hak masyarakat adat. Negosiasi berjalan sangat alot karena pada umumnya pihak pemerintah menentang hak-hak masyarakat adat. Pertemuan terakhir tahun 1987, berakhir tanpa hasil yang menggembirakan buat masyarakat adat. Pihak pemerintah secara bulat mengingkari hak-hak masyarakat adat terutama atas sistem pemerintahan adat.
Meskipun demikian, AFN melihat hasil tersebut bukanlah sebuah kegagalan. Sikap pemerintah tersebut justru semakin meningkatkan semangat persatuan dan perjuangan masyarakat adat. AFN kemudian berhasil meraih dukungan lebih luas dan berhasil menggalang kerja sama dengan berbagai kelompok advokasi lain. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, pada tahun 1992 Pemerintah dan masyarakat adat berhasil menyepakati Charlottetown Accord tentang prinsip-prinsip “sistim pemerintahan sendiri oleh masyarakat adat”.
Tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi rasial dan kekerasan masih tetap dialami oleh berbagai kelompok masyarakat adat di Kanada hingga saat ini. Charlottetown Accord tahun 1992 bukanlah akhir tetapi justru merupakan sebuah langkah awal bagi perjuangan panjang selanjutnya. Beberapa fakta penting yang mengikuti Charlottetown Accord diantaranya : Ketika 1 April 1999, The Nunavut Territory and Government dimulai. Hal ini merupakan keberhasilan Orang Inuit setelah perjuang panjang sejak 1970. Demikian juga dengan perjuangan orang Gwich'in and Inuvialuit sejak tahun 1960-an yang mendapatkan pengakuan pada tahun 1995 dan berujung pada pembentukan The Beaufort-Delta Self-Government tahun 2001. Tidak hanya itu, saat ini di berbagai tempat di Kanada, sedang terjadi negosiasi antara masyarakat adat dan pemerintah untuk membicarakan sistem pemerintahan masyarakat adat.
(Disadur dari berbagai sumber)
No comments:
Post a Comment